Di sudut-sudut Kota Bandar Lampung, truk-truk sampah yang seharusnya menjadi simbol kerja keras menjaga kebersihan kota kini menjelma menjadi monumen besi tua karatan, terbengkalai, dan tak tersentuh. Bukan karena bencana, tapi karena kelalaian yang dibiarkan tumbuh subur dalam birokrasi tanpa nyawa.
Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab?
Apakah Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengelolaan kebersihan,
Ataukah Pemerintah Provinsi, yang tampaknya hanya turun tangan jika sudah viral.
Atau barangkali saya, rakyat biasa, yang harus siap dijadikan tumbal kolektif. Sebab di negeri ini, mencari kambing hitam lebih mudah daripada mencari suku cadang atau peremajaan bak sampah.
Kalau saja bak bak sampay itu bisa bicara, mungkin mereka akan menangis bukan karena rusak, tapi karena merasa dikhianati. Dibeli dengan penuh janji dan upacara, lalu dilupakan tanpa upaya. Tapi tenang saja, selama belum viral, semua akan tetap dianggap baik-baik saja. Seperti biasa.
Sudah saatnya Bandar Lampung memiliki Depo Armada Sampah Terpadu yang dikelola secara profesional, dengan sistem inventaris digital, jadwal perawatan terencana, dan audit transparan. Truk rusak atau bak sampah harus masuk bengkel, bukan jadi fosil besi.
Dan lebih dari itu, siapa pun pejabat yang bertanggung jawab atas kondisi ini harus diminta pertanggungjawaban terbuka—bukan malah bersembunyi di balik meja rapat dan seremonial.