Bandarlampung – Aroma eksklusivitas begitu kental terasa dalam pelaksanaan debat publik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran yang digelar di Hotel Emersia, Bandarlampung. Sayangnya, bukan karena kualitas debat atau gagasan yang tajam, melainkan karena sikap pihak penyelenggara yang seolah memandang jurnalis sebagai pengganggu.
Sejumlah awak media yang datang untuk menjalankan tugas jurnalistik justru dihadang dan dilarang masuk oleh pihak pengamanan. Alasannya? Tidak memiliki ID card KPU Pesawaran. Sebuah dalih yang mencerminkan lemahnya penghargaan terhadap keterbukaan informasi dan peran pers dalam demokrasi.
“Seseorang bilang kami tidak boleh masuk, kalau tidak ada ID card KPU Pesawaran. Itu perintah.
Ironisnya, tidak ada ruang tunggu, tidak ada layar pemantau, apalagi fasilitas press room. Seolah-olah para jurnalis hanya pelengkap penderita dalam pesta demokrasi ini. Padahal, saat debat publik Gubernur Lampung digelar sebelumnya, hampir semua media diberi ruang yang layak untuk meliput.
“Kalaupun kami dibatasi masuk, setidaknya sediakan layar di luar atau tempat tunggu. Ini sama sekali tidak ada. Kami diperlakukan seperti orang asing dalam hajatan rakyat,” ujarnya geram.
Debat publik seharusnya menjadi panggung transparansi, bukan ruang tertutup yang hanya bisa disaksikan oleh segelintir orang. Sikap tertutup KPU Pesawaran justru menimbulkan pertanyaan Apa yang sedang disembunyikan?
Pers bukan musuh demokrasi. Tapi jika jurnalis dianggap ancaman, maka publik patut khawatir bukan soal siapa yang menang dalam PSU nanti, tapi soal kualitas demokrasi yang semakin kabur.