Nasional | Redaksi BBM
Rabu, 18 Juni 2025
“500 lamaran saya kirim, tapi yang diterima tetap anak-anak titipan. Apa gunanya saya kuliah 4 tahun?”
Kalimat pilu itu diucapkan oleh seorang perempuan muda, sarjana pendidikan dari universitas negeri ternama di Indonesia. Namanya enggan disebut, namun kisah getirnya menggambarkan potret buram dunia kerja di negeri ini.
Ia mengaku selama satu tahun terakhir telah mengirimkan lebih dari 500 lamaran kerja ke berbagai instansi pendidikan dari sekolah negeri, swasta, hingga lembaga bimbingan belajar. Namun hasilnya selalu nihil.
Bukan karena tidak kompeten. IPK-nya tinggi, aktif organisasi, dan bahkan memiliki sertifikasi mengajar. Tapi tetap saja, setiap lowongan seolah sudah “ada nama” sebelum seleksi dimulai.
“Saya datang wawancara, tapi wajah HRD-nya sudah sinis. Saya tahu, saya hanya formalitas. Pemenangnya sudah ditentukan,” ucapnya getir.
Fenomena “anak titipan” atau calon pegawai yang disusupkan oleh orang dalam atau pejabat tertentu memang bukan isu baru. Tapi ketika itu terjadi secara masif dan terang-terangan, maka keadilan benar-benar sudah mati di meja administrasi.
Cerita ini menampar realitas sosial kita. Di negeri yang katanya menghargai pendidikan, nyatanya gelar sarjana tak menjamin apa-apa jika tak dibarengi koneksi.
Rasa sakit hati lulusan-lulusan berprestasi semakin membuncah ketika melihat kursi-kursi kerja diisi oleh mereka yang “didorong masuk” lewat jalur belakang.
“Saya belajar siang malam. Bayar kuliah pakai utang orang tua. Tapi ternyata yang dibutuhkan bukan kompetensi, tapi koneksi,” katanya sambil menahan air mata.
Apa yang dialami wanita ini ternyata juga terjadi di banyak daerah. Di media sosial, netizen ramai membagikan kisah serupa: CPNS titipan, guru honorer fiktif, hingga pengangkatan ASN yang janggal. Semua seolah sah-sah saja, asal punya backing.
“Ini bukan sekadar kisah personal. Ini luka kolektif bangsa. Ketika meritokrasi mati, maka bangsa ini sedang bunuh diri perlahan,” tulis seorang aktivis pendidikan di akun X (Twitter).
Sudah saatnya pemerintah, Kementerian Pendidikan, hingga Ombudsman Republik Indonesia turun tangan menyelidiki praktek-praktek busuk ini. Dunia pendidikan adalah tempat lahirnya keadilan dan masa depan. Jika akar pohonnya sudah keropos oleh titipan, maka seluruh generasi akan tumbang.
Redaksi Bintang Broadcast Media mengajak pembaca untuk berani bersuara. Jika Anda mengalami atau menyaksikan praktik kotor seperti ini, kirimkan kisah Anda ke redaksi kami.
Catatan Redaksi: Pentingnya Melihat Secara Menyeluruh
Meski kisah ini menyentuh dan menggambarkan realita pahit yang dialami sebagian pencari kerja, Redaksi Bintang Broadcast Media juga mengingatkan bahwa tidak semua proses rekrutmen di Indonesia tercemar oleh praktik “titipan” atau nepotisme.
Masih banyak instansi, sekolah, dan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang menjalankan proses seleksi secara adil, transparan, dan profesional.
Beberapa faktor lain juga dapat memengaruhi hasil seleksi kerja, seperti:
Kesesuaian kompetensi teknis dengan kebutuhan instansi
Komunikasi saat wawancara
Tingginya tingkat persaingan di bidang pendidikan
Namun, isu “anak titipan” dan perekrutan tidak sehat tetap harus menjadi perhatian serius semua pihak. Transparansi, pengawasan, dan pengaduan publik harus diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan dunia kerja tidak terus tergerus.
Redaksi juga membuka ruang kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa perlu mengklarifikasi untuk menyampaikan hak jawabnya sesuai dengan prinsip jurnalistik yang adil dan bertanggung jawab.