BINTANG BROADCAST MEDIA | Kamis, 19 Juni 2025
BANDAR LAMPUNG – Dinamika penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 kembali menyisakan persoalan mendalam di dunia pendidikan, khususnya bagi lembaga pendidikan swasta. Berdasarkan penelusuran dan pantauan Bintang Broadcast Media, kuota penerimaan siswa di sekolah negeri di Provinsi Lampung mencapai sekitar 11.000 kursi. Sementara jumlah total lulusan jenjang SMP tahun ini hanya berkisar 14.000 siswa.
Jika angka tersebut dikalkulasikan, maka hanya tersisa sekitar 3.000 siswa yang berpotensi melanjutkan pendidikan ke lembaga swasta baik SMA, SMK swasta maupun pondok pesantren. Padahal, jumlah lembaga pendidikan swasta yang masih aktif dan siap menampung peserta didik baru cukup banyak, bahkan tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota.
“Situasi ini berpotensi menciptakan krisis partisipasi di lembaga swasta. Mereka harus bersaing keras memperebutkan sisa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar salah satu kepala sekolah swasta yang enggan disebutkan namanya.
Bintang Broadcast mencatat, fenomena ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menjadi sinyal bahaya bagi kelangsungan hidup sekolah swasta, terutama yang belum memiliki branding kuat atau dukungan pembiayaan yang stabil. Ketimpangan distribusi peserta didik ini bahkan berpotensi memunculkan monopoli pendidikan oleh institusi negeri, dengan implikasi panjang terhadap keberagaman dan pilihan pendidikan masyarakat.
Di sisi lain, pondok pesantren dan sekolah berbasis keagamaan pun terkena imbas. Dengan jumlah santri baru yang stagnan dan daya tarik sekolah negeri yang meningkat karena faktor biaya dan fasilitas, lembaga-lembaga keagamaan harus bekerja ekstra dalam melakukan pendekatan komunitas.
Pengamat Pendidikan asal Lampung, Dalam wawancara terpisah, menyebut fenomena ini sebagai “asimetris struktural dalam kebijakan penerimaan siswa”, yang seharusnya bisa diantisipasi dengan pembagian kuota yang lebih berkeadilan, serta insentif kebijakan yang mendukung keberlangsungan sekolah swasta.
“Pendidikan seharusnya bukan hanya soal kompetisi mendapatkan siswa, tapi soal kolaborasi dalam menjamin akses dan mutu yang merata,” ujar akademisi tersebut.
Melalui data lapangan dan laporan dari sekolah-sekolah mitra, Bintang Broadcast Media mengimbau kepada pemerintah daerah dan dinas terkait agar segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan daya tampung sekolah negeri. Jangan sampai, dalam semangat memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, negara justru mematikan ekosistem pendidikan swasta yang telah puluhan tahun turut mencerdaskan bangsa.
Redaksi | Bintang Broadcast Media