JAKARTA, – Tongkat komando Kepolisian Daerah Lampung kini resmi beralih kepada Irjen Pol Helfi Assegaf, setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025. Helfi menggantikan Irjen Pol Helmy Santika, dalam rotasi strategis jajaran perwira tinggi Polri.
Lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 22 April 1970, Helfi Assegaf dikenal sebagai perwira dengan spesialisasi di bidang reserse. Lulusan Akademi Kepolisian 1992 ini telah mengukir rekam jejak panjang dalam mengungkap sejumlah kasus besar, termasuk dugaan praktik beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga puluhan triliun rupiah.
Karier pendidikannya ditempuh berjenjang mulai dari PTIK (2005), Sespimmen (2008), hingga Sespimti (2018). Tidak hanya di dalam negeri, Helfi juga memperluas wawasan ke level internasional melalui program Management Investigation DOJ USA, Financial Investigation di Belanda, hingga Complex Financial Investigation di Ilea Thailand.
Kepakarannya di bidang investigasi keuangan dan pencucian uang bahkan membuatnya dipercaya sebagai trainer di JCLEC Semarang, pusat pelatihan internasional penegakan hukum.
Sebelum ke Lampung, Helfi menjabat sebagai Dirtipideksus Bareskrim Polri sekaligus dipercaya menjadi Kasatgas Pangan Polri. Dalam posisi itu, ia mengungkap praktik penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kualitas beras yang tidak sesuai label, dengan estimasi kerugian mencapai Rp99,35 triliun.
“Mutasi dan rotasi jabatan adalah dinamika dalam tubuh Polri. Ini bagian dari pengembangan karier dan penguatan organisasi untuk menjawab tantangan kontemporer ke depan,” tegas Helfi, Jumat (26/9/2025).
Selain Lampung, Kapolri juga melakukan rotasi pada tiga wilayah lain. Irjen Pol Dr. Endi Sutendi dipercaya memimpin Polda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Djuhandhani di Sulawesi Selatan, serta Irjen Pol Viktor T. Sihombing di Kepulauan Bangka Belitung.
Penunjukan Helfi Assegaf diharapkan membawa angin segar bagi Polda Lampung, memperkuat kepercayaan publik, serta menjawab tantangan daerah dengan pendekatan profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan masyarakat.