Lampung – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan penuh gegap gempita pada awal 2025 kini menjadi sorotan nasional, bukan karena keberhasilan, melainkan karena rentetan kasus keracunan massal. Terbaru, 35 siswa SD dan SMP di Lampung Timur terkapar usai menyantap menu MBG yang diduga berisi sosis berjamur, Jumat (26/9/2025).
Di Lampung sendiri, Satgas mencatat 572 kasus keracunan dalam dua bulan terakhir. Sementara itu, secara nasional jumlah korban jauh lebih mengkhawatirkan 6.452 siswa menurut JPPI.
Angka ini menohok klaim pemerintah yang sejak awal menjanjikan program MBG sebagai solusi untuk membangun SDM unggul. Yang terjadi justru sebaliknya anak-anak sekolah menjadi korban eksperimen sebuah program raksasa yang belum siap secara infrastruktur maupun manajemen.
Kasus MBG kini menjelma menjadi bola liar politik. Pemerintah pusat menyalahkan lemahnya kontrol di daerah, sementara pemerintah daerah menyebut beban kuota dari pusat yang tidak masuk akal. Oposisi politik pun tak tinggal diam, memanfaatkan kasus ini sebagai bukti bahwa program MBG adalah proyek mercusuar pencitraan semata.
Kini publik bertanya-tanya: siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Presiden yang memaksakan agenda populis? BGN (Badan Gizi Nasional) yang lamban mengawasi? Atau kepala daerah yang tutup mata pada praktik lapangan?
Di tengah hiruk pikuk ini, muncul dugaan yang lebih tajam apakah MBG hanyalah strategi pengalihan anggaran?
Program dengan dana triliunan rupiah ini membuka ruang lebar untuk permainan angka. Dari pengadaan bahan makanan murah berkualitas rendah, distribusi massal yang serampangan, hingga proyek dapur raksasa yang dipaksakan semuanya rawan dijadikan saluran basah bagi para pemburu rente.
Publik melihat pola yang familiar proyek besar dengan dalih kerakyatan, tapi di baliknya justru pengalihan anggaran dari sektor lain untuk kepentingan politik jangka pendek.
Apakah benar gizi anak bangsa yang menjadi prioritas, atau justru gizi politik elite yang sedang dipupuk menjelang kontestasi kekuasaan?
Yang semestinya menjadi simbol keadilan sosial kini berpotensi tercatat sebagai ladang bancakan nasional. Anak-anak sekolah bukan lagi penerima manfaat, melainkan korban baik korban keracunan, maupun korban dari permainan politik anggaran.
Investigasi demi investigasi dibentuk, tim demi tim diumumkan. Namun, publik sudah jengah. Semua tahu, selama akar masalah korupsi, rente politik, dan pengalihan anggaran tidak disentuh, kasus keracunan MBG hanya akan berulang.
Program MBG seharusnya menjadi warisan kebijakan besar. Namun kini, ia lebih pantas disebut sebagai strategi politik yang gagal, bahkan menjadi bumerang. Ribuan anak keracunan, sementara para elite politik sibuk saling lempar tanggung jawab.
Jika pemerintah terus abai, MBG akan tercatat bukan sebagai penyelamat generasi, melainkan sebagai simbol bancakan, pengalihan anggaran, dan kegagalan negara memberi makan rakyatnya sendiri.
Dan publik berhak bertanya dengan getir: apakah ini gizi gratis untuk anak bangsa, atau gizi politik untuk menggemukkan para penguasa?