Jakarta – Setiap akhir September, bangsa ini kembali dihantui satu pertanyaan klasik siapa sebenarnya dalang tragedi G30S/PKI? Lebih dari lima dekade, sejarah resmi versi Orde Baru menuding PKI sebagai aktor tunggal. Tetapi semakin banyak suara dari sejarawan, akademisi, hingga publik kritis mengungkap bahwa kisah ini jauh lebih kompleks.
Para ahli menegaskan, bukti bahwa PKI merancang pembunuhan enam jenderal masih rapuh. “Dewan Jenderal” yang katanya hendak menggulingkan Soekarno tak pernah terbukti nyata. Bahkan, dokumen-dokumen asing menunjukkan aroma keterlibatan intelijen internasional yang mengintai kekuasaan Indonesia kala itu. Namun, apa yang dijual ke rakyat sederhana PKI pengkhianat, tentara penyelamat. Hitam putih yang rapi, persis naskah drama propaganda.
Film Pengkhianatan G30S/PKI menjadi alat cuci otak massal. Adegan penyiksaan yang hiperbolis, wajah kejam Gerwani, dan narasi tunggal tentang kejahatan PKI seakan menjadi kebenaran mutlak. Generasi 80–90an tumbuh dengan trauma buatan. Di sinilah propaganda Orde Baru mencapai puncak sejarah dijadikan senjata, bukan pelajaran.
Namun, narasi tunggal itu kini mulai retak. Sejarawan, aktivis HAM, hingga tokoh agama menilai bahwa tragedi ini lebih dari sekadar pemberontakan. Ia adalah perebutan kekuasaan. Sebuah pergeseran rezim, dengan korban ratusan ribu jiwa, sebagian besar bahkan tanpa pengadilan.
Di tengah perdebatan akademis, muncul pula suara populer Guru Gembul. Dengan gaya khasnya, ia menyebut tragedi 1965 sebagai “fitnah besar” yang diwariskan turun-temurun. Ia menantang publik agar berani melihat ulang sejarah, bukan hanya menelan versi yang dipaksakan penguasa. Baginya, ada “dalang di balik dalang”, dan bangsa ini terlalu lama menelan kebohongan.
Tetapi pertanyaan kritis muncul apakah suara seperti Guru Gembul membawa pencerahan, atau sekadar propaganda tandingan dengan bumbu konspirasi? Di negeri ini, sejarah sering kali menjadi komoditas politik. Yang kalah dicap pengkhianat, yang menang menulis buku pelajaran.
Tragedi 1965 bukan lagi sekadar soal PKI. Ia adalah cermin betapa berbahayanya kekuasaan ketika menguasai narasi. Ia adalah bukti bahwa darah rakyat bisa ditukar dengan legitimasi politik. Dan ia adalah peringatan, bahwa bangsa ini bisa kembali terjebak dalam kebohongan kolektif jika hanya mau mendengar satu suara.
Kini, di era digital, saat arsip mulai dibuka dan suara alternatif makin keras, bangsa ini dihadapkan pada pilihan getir:
Berani menelanjangi sejarah meski menyakitkan, atau
Terus hidup nyaman dalam dongeng Orde Baru yang manis tapi palsu.
Sejarah tidak pernah netral. Ia selalu ditulis oleh yang berkuasa. Dan selama kita tidak berani menantang kebenaran resmi, tragedi 1965 akan terus menjadi senjata politik—dipakai ulang, diputar balik, dan dijadikan alat untuk menakut-nakuti generasi berikutnya.
Pertanyaan pamungkasnya siapa sebenarnya pengkhianat terbesar dalam sejarah bangsa ,PKI, militer, atau justru mereka yang menutup rapat kebenaran dan menjualnya sebagai propaganda?