Pemkab Tanggamus dan HNSI berkolaborasi dorong kejelasan perizinan kapal, demi terciptanya nelayan yang tertib, mandiri, dan sejahtera.
TANGGAMUS — Bintang Broadcast Media.
Semangat nelayan pesisir Teluk Semaka kembali bergelora. Ratusan nelayan dan pemilik kapal tumpah ruah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Teluk Semaka, Kotaagung, Rabu (15/10/2025), dalam kegiatan Sosialisasi Penerbitan Sertifikat dan Perizinan Kapal Perikanan.
Kegiatan yang digagas oleh DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanggamus ini, menjadi langkah penting dalam memperkuat legalitas kapal serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan nelayan.
Kegiatan resmi dibuka oleh Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, mewakili Bupati Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Kusaeri Suwandi, S.H., M.H., Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tanggamus, Darma Setiawan, S.Kom., M.M., Kepala BNNK Tanggamus, Diani Indramaya, S.Pd., M.Si., Kabid Kesbangpol Risna Ilyas, Plt Kepala Dinas Perhubungan Sabar Sitanggang, Ketua HNSI Tanggamus Mastang, S.E., Camat Kotaagung Adi Putra, serta para lurah pesisir, termasuk Lurah Pasar Madang Mega Sari, S.E. dan Lurah Baros.
Dalam sambutan pembuka, Ketua HNSI Kabupaten Tanggamus Mastang, S.E., selaku penyelenggara kegiatan, memberikan arahan dan masukan penting bagi para peserta. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini harus menjadi momentum lahirnya keputusan nyata mengenai kejelasan arah dan biaya perizinan kapal perikanan yang selama ini masih belum transparan.
“Kami berharap dari kegiatan ini lahir keputusan yang berpihak pada nelayan. Sudah saatnya pengurusan izin kapal dilakukan dengan mekanisme yang jelas, mudah, dan tanpa pungutan yang membingungkan,” ujar Mastang.
Selain itu, Mastang juga menyampaikan dua harapan utama kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus:
1. Pengadaan Aula atau Ruang Nelayan di Kompleks TPI Kotaagung, sebagai pusat aktivitas, edukasi, dan koordinasi bagi masyarakat pesisir.
2. Prioritas bagi putra-putri daerah Tanggamus yang menempuh pendidikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk dikaryakan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanggamus.
“Aula nelayan akan menjadi simbol kebersamaan kita di pesisir. Tempat di mana nelayan bisa berdiskusi, belajar, dan berinovasi untuk kemajuan bersama,” pungkas Mastang.
Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Kusaeri Suwandi, S.H., M.H.
Ia menegaskan bahwa legalitas kapal perikanan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga tentang hak dan perlindungan nelayan dalam berusaha.
“Kami di HNSI Provinsi berkomitmen memperjuangkan regulasi yang ramah nelayan. Jangan sampai aturan yang ada justru memberatkan, tetapi harus menjadi payung perlindungan dan kemudahan bagi mereka,” tegas Kusaeri.
Ia juga mendorong seluruh pengurus HNSI di kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis, sehingga perizinan kapal dapat dikelola lebih transparan dan bebas dari praktik pungli.
Sambutan ketiga disampaikan oleh Kepala BNNK Tanggamus, Diani Indramaya, S.Pd., M.Si., yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan sosial masyarakat pesisir dari pengaruh narkoba dan perilaku menyimpang.
“Kami mengajak para nelayan menjadi pelopor keluarga sehat tanpa narkoba. Dengan kondisi sosial yang bersih dan aman, produktivitas nelayan akan meningkat,” ujarnya.
BNNK Tanggamus juga siap bersinergi dengan HNSI dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan di kawasan pelabuhan dan TPI.
Sambutan keempat datang dari Kabid Kesbangpol Tanggamus, Risna Ilyas, yang menegaskan bahwa tertib administrasi perizinan nelayan merupakan bagian dari stabilitas sosial dan keamanan daerah.
“Kegiatan seperti ini bukan hanya memperkuat hukum administrasi, tapi juga mempererat hubungan antarinstansi dan masyarakat pesisir. Dengan sinergi yang baik, daerah akan semakin kondusif,” kata Risna.
Sambutan kelima disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tanggamus, Darma Setiawan, S.Kom., M.M.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat digitalisasi perizinan kapal melalui aplikasi SIMKADA dan SIPALKA agar proses menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.
“Legalitas kapal adalah kunci utama bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan pemerintah seperti subsidi BBM, asuransi, dan program pengembangan perikanan,” jelasnya.
Darma juga menekankan pentingnya kesadaran nelayan dalam menjaga kelengkapan dokumen agar terhindar dari pelanggaran dan hambatan hukum di laut.
Dalam sambutan terakhir, Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk meningkatkan tertib administrasi perikanan di Tanggamus.
“Sosialisasi ini bukan hanya tentang perizinan, tetapi tentang perlindungan dan masa depan nelayan. Pemerintah hadir untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka,” tegas Agus.
Wabup juga menegaskan komitmen Pemkab Tanggamus untuk terus bersinergi melalui berbagai program unggulan seperti GEMPITA (Gerakan Membangun Pesisir Tanggamus) dan GARDU KASIR (Gerakan Terpadu Kampung Pesisir).
“Kita ingin pesisir Tanggamus maju, nelayannya sejahtera, dan lautnya tetap lestari. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Bintang Broadcast Media
Menebar Inspirasi, Menyuarakan Pesisir.
Kabiro Bintang Broadcast Media Tanggamus: Roni