Hari ini kita kembali belajar satu pelajaran penting dari negeri ini:
jika harus memilih antara rakyat kecil yang bekerja dan program yang tampak megah di atas kertas, maka yang pertama akan selalu diminta mengalah.
Sejawat di RSU Serpong Utara dipecat.
Besok siapa?
Jawabannya sederhana: siapa saja yang tidak masuk skema MBG.
Atas nama regulasi dan penyesuaian anggaran, nakes dan guru honorer—yang selama ini menutup lubang sistem dengan tenaga, kesabaran, dan gaji seadanya—mendadak dianggap “beban”. Padahal saat pandemi, krisis, dan kekurangan SDM, merekalah yang diminta bertahan. Sekarang, ketika negara sibuk memoles program Makan Bergizi Gratis (MBG), mereka justru dipersilakan minggir.
Ironisnya, puluhan ribu pegawai baru diangkat dengan status PPPK demi kelancaran MBG. Negara terlihat sangat sigap: rekrut cepat, anggaran deras, narasi dibangun rapi. Namun pada saat yang sama, nakes dan guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun diputus kontraknya dengan kalimat singkat: “menyesuaikan kebijakan.”
Seolah-olah pengabdian tak pernah tercatat, pengalaman tak pernah dihitung, dan kebutuhan layanan publik bisa diganti begitu saja.
Rumah sakit kekurangan tenaga, sekolah kekurangan guru, tapi yang diselamatkan justru program, bukan manusia. MBG menjadi anak emas, sementara layanan kesehatan dan pendidikan diperlakukan seperti pos pengeluaran yang bisa dipangkas kapan saja.
Lebih tragis lagi, kebijakan ini dijual sebagai keberhasilan. Statistik dipamerkan, seremoni digelar, sementara di baliknya ada keluarga yang kehilangan penghasilan, ada ruang kelas tanpa guru, dan ada pasien yang antre lebih lama karena tenaga medis berkurang.
Inilah wajah pembangunan versi kita:
yang penting program berjalan, meski manusia yang menjalankannya tumbang.
Jika hari ini sejawat di RSU Serpong Utara dipecat, jangan kaget bila besok giliran guru, lusa tenaga kesehatan lain, dan seterusnya. Karena dalam sistem ini, yang tak masuk skema akan selalu menjadi korban.
Semua dikorbankan demi MBG.
Dan kita diminta bertepuk tangan.