Provinsi Lampung saat ini tengah menyaksikan babak baru dalam sejarah kepemimpinan daerah. Di bawah komando Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, berbagai langkah cepat dan strategis mulai terasa langsung dampaknya di tengah masyarakat.
Tak hanya bekerja dalam diam, Gubernur muda ini menunjukkan komitmen luar biasa dalam memperjuangkan kesejahteraan warga Lampung. Dalam hitungan bulan sejak dilantik, dua kebijakan besar telah ditorehkan di bidang keuangan daerah dan keduanya menyasar langsung kebutuhan paling mendasar masyarakat: pendidikan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Salah satu kebijakan yang paling diapresiasi masyarakat adalah penghapusan uang komite di SMA/SMK negeri di seluruh Lampung. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan keluarga yang selama ini terbebani biaya pendidikan anak-anak mereka.
“Saya sangat bersyukur dan terharu, Pak Gubernur menggratiskan uang komite sekolah. Dulu, anak saya di SMAN Bandar Lampung harus bayar Rp500 ribu per bulan. Itu sangat berat bagi kami, apalagi saya punya tiga anak sekolah. Dengan dihapuskan uang komite ini, kami merasa benar-benar diperhatikan. Terima kasih, Pak Gubernur. Inilah bentuk kepemimpinan yang kami rindukan sejak dulu,” ujar Aris, seorang wali murid yang diwawancarai Bintang Broadcast Media.
Langkah ini bukan hanya soal nominal, tapi juga soal keberpihakan, bahwa pendidikan adalah hak semua anak, tanpa kecuali.
Tak berhenti di situ, Gubernur Mirza juga merevisi Peraturan Gubernur No.9 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pasal 28 ayat 2, alokasi belanja bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota meningkat dari Rp1 miliar menjadi Rp11 miliar.
Artinya, setiap daerah di Lampung akan menerima tambahan dana sebesar Rp10 miliar dari Pemerintah Provinsi Lampung total pergeseran anggaran mencapai Rp150 miliar. Dana ini menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan sektor prioritas lainnya.
Kebijakan ini dirancang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah secara realistis dan bertanggung jawab, menunjukkan sinergi antara keberanian eksekusi dan kecermatan fiskal.
Dalam hal performa fiskal, capaian Provinsi Lampung juga patut diapresiasi. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan daerah meningkat tajam dari 8,83% (Februari) menjadi 30,32% (per 10 Mei 2025). Sementara itu, realisasi belanja melonjak dari 5,67% menjadi 24,62% di periode yang sama.
“Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen kuat dan kinerja keuangan yang optimal untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah. Kami yakin, dengan inovasi-inovasi yang terus kami dorong, target pembangunan akan tercapai demi mewujudkan Lampung yang maju dan merata,” ungkap Gubernur Mirza dalam pernyataan resminya.
Kepemimpinan bukan sekadar janji, melainkan keberanian untuk mengambil keputusan penting yang berdampak nyata. Dalam waktu singkat, Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan bahwa perubahan bukan hal mustahil selama ada niat baik, keberanian, dan kerja keras.
Lampung layak optimis. Ini baru awal.