Way Kanan. 22 Juni 2025 – Bintang Broadcast Media
Dunia birokrasi kembali tercoreng. Kali ini sorotan tajam tertuju pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, setelah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LITPK) Lampung mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran APBD tahun 2023/2024 yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Dalam konferensi pers yang digelar bersama Bintang Broadcast Media, Ketua LITPK Lampung, A. Hadi Mulyawan, menyampaikan temuan awal yang mengejutkan publik. Ia secara tegas meminta aparat penegak hukum segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Way Kanan, Sri Rejeki, SKM., M.M.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan yang merugikan keuangan daerah. Ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi berpotensi besar sebagai tindak pidana korupsi,” ungkap Hadi dalam pernyataannya.
Salah satu poin mencolok dalam laporan investigatif LITPK adalah belanja alat tulis kantor yang mencapai ratusan juta rupiah, namun tidak terlihat realisasi nyata di lapangan. Selain itu, kegiatan rapat dinas disebut berlangsung secara berlebihan, bahkan hingga empat kali dalam sebulan, lengkap dengan konsumsi dan paket makan minum bernilai besar.
“Anggaran yang semestinya memperkuat pelayanan kesehatan justru diduga dialihkan untuk kegiatan seremonial yang tidak proporsional,” tambah Hadi.
Hadi juga menyoroti ironi dalam kasus ini, di mana seorang pejabat perempuan paruh baya yang diharapkan menjadi teladan integritas, justru diduga menyalahgunakan wewenang.
“Ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Saat masyarakat menggantungkan harapan pada peningkatan layanan kesehatan, justru muncul perilaku yang mencederai kepercayaan publik,” ujarnya dengan nada tegas.
LITPK menyatakan telah mengantongi sejumlah dokumen penting dan bukti pendukung yang akan segera diserahkan ke aparat penegak hukum. Mereka mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan tanpa kompromi.
“Kami bukan hanya bicara asumsi, tetapi mengantongi data valid tentang dugaan mark-up anggaran. Ini saatnya hukum hadir sebagai pelindung rakyat, bukan pelindung elite,” tutup Hadi.
Skandal ini menjadi ujian penting bagi komitmen aparat hukum dalam menegakkan keadilan, khususnya di sektor kesehatan yang menjadi garda depan pelayanan publik. Masyarakat kini menanti, apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan, atau kembali dikalahkan oleh kekuasaan dan kepentingan birokrasi.
Redaksi | Bintang Broadcast Media
Mengabarkan dengan Nurani, Menyuarakan Kebenaran untuk Negeri