Bandar Lampung | Bintang Broadcast Media
Tahun ajaran 2025 menjadi momentum penting dalam peta pendidikan Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggantikan sistem PPDB tidak hanya membawa wajah baru, tetapi juga semangat baru, transparansi, keadilan, dan pemerataan akses pendidikan.
Dari pusat hingga daerah, geliat perubahan ini tampak nyata. Di Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan komitmen pelaksanaan SPMB secara objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan liar. Hasil seleksi diumumkan terbuka melalui sistem daring, menjamin publik dapat mengawasi secara langsung.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menandatangani Pakta Integritas bersama para kepala sekolah dan pengawas pendidikan, sebagai bentuk nyata komitmen terhadap SPMB yang bersih dan profesional. Langkah ini menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk organisasi wartawan dan pengamat pendidikan.
“Ini langkah berani dan jujur. Kami mengapresiasi sistem baru ini yang menutup ruang manipulasi. Ini demi masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Salah satu Masyarakat.
Sementara itu, di tingkat nasional, sistem SPMB yang diperkuat oleh regulasi Permendikbud No. 3 Tahun 2025 serta sinergi antarlembaga seperti Kemendikbudristek, Ombudsman, dan KPK, telah menjadi teladan dalam pengelolaan seleksi pendidikan. Jalur afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi telah memberikan ruang setara bagi seluruh calon peserta didik dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi.
Beberapa daerah seperti Yogyakarta bahkan telah mengembangkan mekanisme SPMB berbasis kesetaraan peluang pendidikan, termasuk pelibatan sekolah luar biasa (SLB) dan SMK Negeri yang mendukung akses bagi siswa berkebutuhan khusus.
Langkah berani ini tak hanya menata sistem, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan Indonesia.
Di tengah banyaknya kritik terhadap dunia pendidikan, langkah-langkah positif seperti SPMB 2025 adalah angin segar yang patut diperkuat, dikawal, dan disebarluaskan. Karena pendidikan yang adil dan berbasis pemerataan adalah fondasi masa depan bangsa.
Meski berbagai langkah progresif telah dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi SPMB masih menyisakan ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan. Tantangan teknis di lapangan, kesiapan infrastruktur digital, hingga literasi masyarakat terhadap sistem baru menjadi catatan penting yang perlu dievaluasi secara berkala.
Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak baik pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, maupun media sangat dibutuhkan untuk memastikan SPMB terus berkembang menjadi sistem seleksi pendidikan yang benar-benar berorientasi pada kualitas, keadilan, dan keberlanjutan.