Pesawaran – Bintang Broadcast Media
Suasana duka menyelimuti ratusan Kepala Keluarga (KK) di Desa Baturaja, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Bantuan sosial (bansos) beras yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan pokok, justru menjadi sumber kekecewaan mendalam bagi warga.
Pada Rabu (30/7/2025), saat penyaluran bansos di Kantor Desa, warga hanya menerima 1 sak beras (10 kg) per KK. Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menerima 2 sak (20 kg) per individu.
Temuan tim investigasi Bintang Broadcast Media mengungkap, pemotongan ini dilakukan atas dalih “pemerataan”. Namun, warga menilai alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak pernah disosialisasikan sebelumnya.
“Ini bukan pemerataan, tapi pemiskinan berkedok bansos!” tegas salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Seorang ibu rumah tangga dengan tiga anak mengaku kebingungan membagi 10 kg beras untuk lima anggota keluarga.
“Kalau begini, bantuan malah bikin stres. Kami merasa dipermainkan,” ujarnya lirih.
DIPERTANYAKAN: TRANSPARANSI & KEADILAN PENYALURAN
Warga mempertanyakan keputusan sepihak Pemerintah Desa yang tidak melibatkan musyawarah atau pemberitahuan sebelumnya. Muncul sejumlah pertanyaan:
Apakah benar ada pengurangan dari pusat?
Jika tidak, ke mana sisa berasnya?
Mengapa alasan baru disampaikan setelah pembagian?
Perwakilan KPM mendesak agar sisa jatah 10 kg segera disalurkan.
“Kami tidak butuh janji. Hak rakyat jangan dikorbankan atas nama kebijakan sepihak. Bansos bukan hibah, tapi hak!”
RESPON KEPALA DESA: “NAIKKAN BERITANYA SETINGGI-TINGGINYA!”
Saat dikonfirmasi oleh tim media melalui pesan WhatsApp dan telepon, Kepala Desa Baturaja, Hardi Alam Praja, justru memberi respon mengejutkan.
“Terima kasih sudah buat desa saya tenar. Beras itu saya bagikan ke masyarakat, bukan masuk perut saya. Naikkan berita ini setinggi-tingginya, ini Baturaja, jangan disamakan dengan desa lain,” ujar Hardi dengan nada geram.
Ia menambahkan, pihaknya siap menggelar pertemuan terbuka dengan menghadirkan para KPM.
“Senin bawa KPM ke kantor desa, nanti kita dengarkan maunya warga. Kalau nggak bawa KPM, ya nggak usah datang. Berita bisa dilanjutkan, nanti saya ke kabupaten juga akan selesai,” lanjutnya.
CATATAN KECIL UNTUK NEGERI BESAR
Insiden ini menyuarakan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar pembagian beras: hak warga negara atas bantuan sosial yang adil, transparan, dan tidak semena-mena. Ketika “pemerataan” justru menjadi alasan untuk mengurangi jatah, publik patut bertanya di mana letak keadilan sosial yang dijanjikan negara?
Bintang Broadcast Media akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Karena bagi kami, hak rakyat bukan untuk ditawar, apalagi dipotong sepihak.
Laporan Khusus – Bintang Broadcast Media
Tim Liputan Pesawaran
Butuh kami kawal? Hubungi redaksi Bintang Broadcast Media:
redaksi@bintangbroadcast.co.id
#SuaraRakyat #BansosBermasalah #DesaBaturaja #LampungBicara #BBMNews