Pringsewu – Sebuah ironi kembali tersaji di Lampung. Jalan rusak di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, justru diperbaiki oleh YouTuber muda, Willie Salim, bukan oleh pemerintah yang sejatinya memegang kewenangan. Aksi ini membuat publik bertepuk tangan sekaligus mengernyit, mengapa masalah infrastruktur dasar harus menunggu aksi konten kreator?
Warga menyambut antusias perbaikan jalan yang selama ini dipenuhi lubang dan membahayakan pengendara. Namun, di balik keceriaan itu, terselip kenyataan pahit, tanggung jawab pemerintah seperti hilang ditelan dalih efisiensi dan defisit anggaran.
Seorang pengamat kebijakan publik menyampaikan kritik pedas.
“Pemerintah daerah selalu berlindung di balik alasan defisit anggaran. Katanya uang daerah menipis, katanya harus efisiensi. Tapi anehnya, untuk acara seremonial, panggung megah, dan pesta serba formalitas, uang selalu ada. Jalan bolong dianggap sepele, padahal tiap hari rakyat melintas di atas penderitaan aspal yang koyak,” tegasnya dengan nada getir.
Menurut pengamat itu, aksi Willie Salim adalah tamparan telak bagi pejabat Lampung.
“Kalau sampai rakyat harus berharap pada YouTuber untuk sekadar bisa lewat di jalan mulus, itu artinya pemerintah sudah kehilangan fungsi dasarnya. Pajak disetor, APBD disahkan, tapi yang bekerja justru konten kreator. Sungguh tragis, negara kalah oleh seorang anak muda dengan kamera dan niat baik,” ujarnya.
Willie Salim sendiri tidak memberikan komentar terkait aksinya, memilih membiarkan hasil kerjanya berbicara. Keheningan itu justru terasa lebih nyaring daripada seribu pidato pejabat.
Di media sosial, sindiran warganet semakin ramai. Banyak yang mempertanyakan mengapa anggaran infrastruktur selalu dikabarkan minim, tetapi anggaran untuk spanduk ucapan, rapat koordinasi, hingga perayaan seremonial pemerintahan terus mengalir tanpa henti.
Kini, jalan di Gadingrejo mulus berkat tangan seorang YouTuber. Pertanyaan besar pun menggantung, apakah pejabat Lampung masih tega bersembunyi di balik alasan defisit anggaran, sementara rakyat menanggung derita di jalan rusak atau mereka akhirnya sadar bahwa pembangunan bukan panggung upacara, melainkan kewajiban nyata?