Isu panas kembali mewarnai panggung politik nasional relasi Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi kini dikabarkan retak. Di kalangan pengamat politik, berkembang asumsi bahwa duet yang semula disebut sebagai simbol rekonsiliasi besar justru terjebak dalam jebakan pecah kongsi.
Secara akademis dalam kerangka tatanegara, dinamika ini memperlihatkan bagaimana transisi kekuasaan di Indonesia tidak hanya berlandaskan konstitusi, melainkan juga dipenuhi kalkulasi politik personal. Jokowi, dengan warisan dinastinya yang masih mengakar kuat, ditengarai ingin mempertahankan pengaruh melalui “Genk Solo” yang diyakini menguasai jalur politik, birokrasi, dan ekonomi. Sementara Prabowo, kini memegang tampuk kekuasaan, menghadapi dilema eksistensial ,bagaimana membangun kemandirian politik tanpa terus berada di bawah bayang-bayang sang patron.
Para analis menilai, tanda-tanda pecah kongsi itu mulai terlihat dari:
1. Perbedaan arah kebijakan kabinet – reshuffle menteri yang ditafsirkan sebagai strategi saling mengunci kepentingan.
2. Pertarungan narasi di publik – muncul sindiran halus dari dua kubu yang seolah ingin membuktikan siapa lebih dominan.
3. Operasi penggembosan Genk Solo – upaya melemahkan jejaring politik yang dinilai masih loyal pada Jokowi, demi memperkuat pijakan Prabowo di periode awal pemerintahannya.
Opini yang berkembang menohok jika benar terjadi pecah kongsi, maka proyek besar “rekonsiliasi nasional” pasca-Pilpres hanyalah panggung sementara untuk memuluskan transisi kekuasaan, bukan persatuan sejati. Demokrasi pun dipertontonkan sebagai drama penuh intrik, di mana rakyat sekadar penonton yang dihibur dengan jargon stabilitas.
Sindiran keras dari kalangan intelektual menyebut, politik kita kini ibarat rumah besar yang atapnya retak. Satu sisi ingin melanjutkan dinasti, sisi lain ingin menegakkan legitimasi personal. Bila retakan ini membesar, bukan tidak mungkin Indonesia kembali terjebak dalam siklus politik transaksional yang jauh dari cita-cita reformasi.