JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka mendorong perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai pilkada langsung selama ini telah membebani negara, membuka ruang politik uang, dan membuat demokrasi dikendalikan oleh kekuatan modal.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Demokrasi harus kita jaga, tetapi jangan sampai demokrasi justru menjadi ajang buang-buang uang dan dikuasai oleh orang-orang yang punya modal besar,” tegas Prabowo.
Presiden menegaskan dirinya cenderung mendukung usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan alasan efisiensi politik dan keadilan demokrasi. Menurutnya, sistem saat ini membuat kontestasi politik semakin mahal dan menjauh dari nilai pengabdian.
“Saya condong dan akan mengajak seluruh kekuatan politik untuk berani memberi solusi nyata kepada rakyat. Kita harus berani berubah,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai, rakyat sejatinya telah menyalurkan kedaulatannya melalui pemilihan anggota DPRD. Oleh karena itu, penyerahan kewenangan pemilihan kepala daerah kepada lembaga perwakilan tersebut dinilai konstitusional dan rasional.
“Kalau rakyat sudah memilih DPRD kabupaten dan provinsi, mengapa tidak DPRD saja yang memilih gubernur dan bupati? Sistem ini lebih sederhana dan tidak memiskinkan bangsa,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa banyak negara maju dan demokrasi mapan telah lebih dulu menerapkan mekanisme serupa, dari Malaysia hingga Inggris. Bahkan di negara-negara terkaya di dunia, demokrasi justru dijalankan secara efisien dan berbiaya rendah.
“Yang terpenting adalah hasilnya: pemerintahan yang kuat, bersih, dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk balik modal,” pungkas Presiden.