Bintang Broadcast Media Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin hari semakin menyerupai eksperimen politik yang kehilangan rasa malu. Ketika sekolah libur dan ruang kelas kosong, kebijakan tak berhenti. Ia justru mencari akal atau mungkin dalih agar tetap berjalan.
Di salah satu sekolah di Bandar Lampung, misalnya, solusi yang dipilih negara sungguh kreatif sekaligus tragis paket MBG dibagikan untuk stok satu minggu penuh.
Isinya?
Susu 1 liter
Pisang 1 biji
Kelengkeng sekitar 5 butir
Jeruk 2 buah
Pir 2 buah
Inilah yang disebut “makan bergizi gratis” versi libur sekolah. Negara seolah berkata ambil saja, yang penting program tidak berhenti.
Publik bertanya,apakah ini benar soal gizi anak, atau sekadar menggugurkan kewajiban laporan realisasi anggaran?
Karena jika bicara gizi, siapa yang menjamin pembagian stok seminggu dalam satu waktu memenuhi standar konsumsi harian anak?
Siapa yang mengawasi apakah susu itu dikonsumsi anak, atau justru habis dibagi sekeluarga?
Dan sejak kapan negara menganggap satu pisang dan lima kelengkeng cukup untuk menutup satu minggu libur?
Di titik ini, MBG bukan lagi program kesehatan, melainkan ritual administratif: yang penting ada serah-terima, foto dokumentasi, dan tanda tangan.
Takut Berhenti, Takut Terlihat Gagal
Pertanyaan politisnya tak bisa dihindari,
Mengapa pemerintah begitu takut menghentikan MBG sementara saat sekolah libur?
Jawaban yang beredar di balik meja bukan rahasia,
dapur SPPG sudah berjalan,
kontrak investor sudah aktif,
rantai pasok tak boleh putus.
Maka daripada menghentikan sementara yang bisa dibaca sebagai evaluasi pemerintah memilih jalan aman, program tetap jalan, meski logika ditinggal di belakang.
Di sinilah publik mulai membaca MBG bukan sebagai kebijakan sosial, melainkan komitmen politik dan bisnis yang tak boleh terganggu.
anak-anak dijadikan tameng moral, sementara keputusan-keputusan diambil dengan kacamata proyek. Negara terlihat lebih cemas pada potensi investor SPPG cemberut dibanding kritik publik yang kian keras.
Jika program berhenti sementara, siapa yang rugi?
Anak-anak yang sedang libur atau skema bisnis yang sedang berjalan?
Jawabannya terlihat dari kebijakan di lapangan.
Apa yang terjadi di Bandar Lampung bukan anomali. Ia adalah cermin cara berpikir nasional,
program tidak boleh berhenti, meski konteks sosial berubah.
Padahal kebijakan publik seharusnya adaptif, bukan dogmatis. Negara seharusnya berani berkata,libur ya libur, kita evaluasi, kita alihkan sementara ke daerah bencana.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, kebijakan dipaksa agar terlihat konsisten, meski substansinya patut dipertanyakan.
MBG dijual sebagai simbol negara hadir. Tapi kehadiran tanpa akal sehat hanyalah kehadiran simbolik ramai di sosmed, sunyi di nurani.
Ketika sekolah libur, anak tak butuh narasi besar. Mereka butuh kebijakan yang masuk akal.
Jika negara tak mampu membedakan antara keberlanjutan program dan keberlanjutan akal sehat, maka publik berhak curiga,yang dijaga bukan masa depan anak, melainkan stabilitas proyek dan wajah politik.
Penulis: (Rendi hafiz)