Tahun 2026 menjadi titik balik bagi PPPK paruh waktu yang menanti kepastian status kerja. Pemerintah memastikan proses pengangkatan ke status penuh waktu mulai dijalankan secara bertahap dengan mekanisme resmi, melibatkan instansi pusat hingga pemerintah daerah, serta mempertimbangkan kinerja dan kesiapan anggaran.
Kebijakan ini dijalankan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi pusat maupun daerah yang telah mengajukan formasi.
Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil audiensi langsung dengan pejabat KemenPAN-RB.
Dalam pertemuan itu, pemerintah memberikan penjelasan mengenai tahapan dan dasar pelaksanaan pengangkatan PPPK penuh waktu yang telah lama dinantikan para pegawai