Sebuah unggahan bergambar yang beredar luas di media sosial memicu perhatian publik terkait isu dugaan rencana pemerintah daerah mengganti tenaga honorer dengan sistem outsourcing. Dalam unggahan tersebut terlihat foto seorang pejabat daerah berlatar aksi massa, disertai tulisan yang menyebutkan adanya kebijakan penggantian tenaga honorer oleh outsourcing di lingkungan pemerintah daerah.
Isu ini menuai beragam reaksi, khususnya dari kalangan tenaga honorer yang khawatir akan keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan mereka. Sejumlah komentar warganet menilai kebijakan semacam itu berpotensi merugikan pekerja yang telah lama mengabdi, sementara lainnya meminta klarifikasi resmi dari pemerintah daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang secara tegas membenarkan atau membantah klaim dalam unggahan tersebut. Masyarakat dan tenaga honorer berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka terkait kebijakan ketenagakerjaan, termasuk apakah benar terdapat rencana peralihan ke sistem outsourcing dan bagaimana mekanisme perlindungan bagi pekerja terdampak.
Pengamat kebijakan publik menilai, apabila perubahan sistem ketenagakerjaan dilakukan, pemerintah daerah perlu memastikan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi para tenaga honorer agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.