BANDAR LAMPUNG –Bintang Broadcast Media Pemerintah Provinsi Lampung kembali menunjukkan langkah progresif dalam membangun tata kelola pelayanan publik berbasis data melalui peluncuran inovasi strategis bertajuk “RMD-Ku” (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan). Program ini menjadi terobosan penting dalam menyelaraskan data pendidikan dan administrasi kependudukan guna memperkuat akurasi pembangunan manusia di Provinsi Lampung.
Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (4/5/2026).
Langkah ini dinilai sebagai jawaban konkret atas persoalan klasik yang selama ini menjadi hambatan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada sektor pendidikan. Rendahnya sinkronisasi data kependudukan dan data pendidikan menyebabkan capaian rata-rata lama sekolah masyarakat Lampung belum tergambar secara utuh dalam sistem pendataan nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa integrasi data menjadi fondasi utama dalam memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Banyak lulusan SMA, SMK, maupun SLB yang status pendidikannya belum diperbarui di Kartu Keluarga. Akibatnya, ketika Badan Pusat Statistik melakukan pendataan, capaian pendidikan masyarakat tidak terbaca secara maksimal. Ini berdampak langsung terhadap posisi IPM Lampung,” ujar Marindo.
Saat ini, IPM Provinsi Lampung tercatat berada di angka 73,98 dan menempati peringkat ke-27 secara nasional. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, melalui inovasi RMD-Ku, kualitas validitas data pendidikan akan meningkat signifikan sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan indikator pembangunan manusia.
Melalui sistem RMD-Ku, setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, maupun SLB akan memperoleh pembaruan data pendidikan secara otomatis pada dokumen kependudukan, khususnya Kartu Keluarga (KK). Sistem ini memungkinkan seluruh jenjang pendidikan masyarakat tercatat secara real-time dan terintegrasi.
Tak hanya berdampak pada sektor pendidikan, program ini juga diyakini akan memperkuat efektivitas berbagai program bantuan pemerintah. Dengan data yang lebih presisi, penyaluran Dana BOS, BOSDA, hingga berbagai program beasiswa diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan minim potensi kesalahan distribusi.
“Ketika bantuan tepat sasaran, maka beban ekonomi masyarakat akan berkurang. Dampaknya bukan hanya pada pendidikan, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” tegas Marindo.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, menjelaskan bahwa keberhasilan program RMD-Ku membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Dalam implementasinya, sekolah akan melakukan pengumpulan data lulusan, kemudian diverifikasi oleh Disdikbud sebelum diproses lebih lanjut oleh Disdukcapil kabupaten/kota untuk dilakukan pembaruan dokumen kependudukan.
Selain memperkuat validasi data pendidikan, inovasi ini juga menjadi bagian dari percepatan target kepemilikan KTP elektronik secara menyeluruh serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Lampung.
Dengan sistem data yang semakin terintegrasi dan akurat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis mampu menghadirkan pemetaan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih tajam, terukur, dan tepat sasaran sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di masa mendatang.(Roni)
Bintang Broadcast Media
Tajam, Terpercaya, Membangun Negeri.