Lampung – Aksi unjuk rasa para petani di halaman Kantor Gubernur Lampung berubah menjadi drama penuh plot twist. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sudah siap dengan ruang, kursi empuk, hingga kopi panas demi berdialog langsung dengan para petani. Tapi, saat waktunya bicara… yang datang? Hanya segelintir orang
Kejadian ini berlangsung pada Senin (5/4/2025). Saat itu, Gubernur Mirza datang langsung ke lokasi aksi dan menawarkan diskusi di Ruang Abung Pemprov Lampung. Namun sambutan yang diterima sungguh mengecewakan. Ajakan berdialog hanya direspons oleh sebagian kecil dari massa yang hadir.
“Saya capek ngurusin kamorang semua,” ujar Gubernur dengan nada kecewa.
Padahal, niat sang gubernur jelas ingin mencari solusi bareng. Tapi entah kenapa, para pendemo mendadak menghilang saat diajak bicara. Petani katanya, tapi yang datang cuma beberapa.
Ini menjadi pertanyaan kita semua yang demo ramai-ramai tadi, siapa? Boneka, figuran, atau cosplay petani ?
Setelah menunggu cukup lama, akhirnya beberapa perwakilan bersedia hadir. Dalam pertemuan itu, PakGuB menegaskan bahwa permasalahan harga komoditas termasuk singkong kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sekarang ditarik pemerintah pusat. Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan upaya konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah, seperti memulangkan 23 ribu ijazah siswa mayoritas anak petani yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Saya bebaskan mereka supaya bisa lanjut sekolah dan bekerja. Itu nilainya sampai 3-6 juta rupiah per anak,” paparnya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani telah diperjuangkan agar hasil panennya terserap, meski di tengah penolakan pengusaha membeli dengan harga Rp6.500/kg.
“Kenapa hari ini tidak mau diajak diskusi? Padahal ini bukan pertama kali kita buka ruang dialog,” lanjut Mirza.
Ia pun mengingatkan bahwa harga ideal harus dicapai lewat kesepakatan yang adil. “Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak, dengan melihat kondisi nasional dan internasional,” tegasnya.
Kalau niatnya menyuarakan aspirasi tapi menolak berdiskusi, lantas apa yang ingin dicapai? Dialog seharusnya jadi jalan tengah, bukan justru dihindari. Aksi tanpa argumen, hanya menyisakan keraguan siapa sebenarnya yang bersuara ?