Entah harus kagum atau khawatir. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, rumah sakit kebanggaan Provinsi Lampung, tampaknya sedang mempraktikkan seni tertinggi dalam pengelolaan proyek: mengelola tanpa hasil, mengawasi tanpa hadir, dan menjawab tanpa kata. Proyek-proyek bernilai milyaran rupiah, seperti Pengembangan Gedung Bedah Terpadu Tahap III dan Pembangunan Gedung Nuklir, ternyata hanya menghasilkan segudang alasan dan setumpuk kegagalan.
Bayangkan, kontrak habis, pekerjaan belum selesai, lalu muncullah solusi sakti mandraguna: tambahan waktu 50 hari. Namun alih-alih menyelesaikan, progres malah mandek di angka 75%. Bisa jadi, 25% sisanya sedang dicari lewat doa bersama atau mimpi di siang bolong.
Wahyu Hidayat dari Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) dengan lantang menyebut bahwa ini bukan sekadar keterlambatan teknis, melainkan kuat dugaan adanya pengondisian administrasi yang “terstruktur, sistematis, dan masif.” Tapi tenang saja, pengawasan tetap berjalan… di atas kertas.
Hebatnya lagi, rekanan proyek diduga hanya mengandalkan uang muka dan termin, bukan pada kualitas atau komitmen. Seperti membeli kucing dalam karung, tapi karungnya pun bocor.
Dan yang lebih mengagumkan: hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD Abdul Moeloek, dr. Lukman Pura, hanya membaca pesan konfirmasi dari redaksi dan memilih diam seribu kata. Apakah ini bentuk komunikasi modern “read-only mode” dari pejabat publik?
FAGAS bahkan mendesak Gubernur Lampung untuk menyudahi sandiwara ini dengan mengevaluasi dan mencopot jajaran direksi RSUD yang dinilai gagal total dalam menjalankan amanah rakyat. Tapi ya, kita tahu, di negeri ini terkadang kegagalan malah jadi alasan untuk dinaikkan jabatan.
Dalam dunia di mana transparansi seharusnya jadi standar, RSUD Abdul Moeloek justru menampilkan pertunjukan klasik: “Diam adalah emas, walau proyek amblas.”