Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meluncurkan gebrakan program strategis guna mengatasi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi 30.000 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di enam kabupaten prioritas.
Kepala Disdikbud Lampung menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemprov untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan inklusif, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Enam kabupaten yang menjadi sasaran utama program ini dipilih berdasarkan data IPM yang masih berada di bawah rata-rata provinsi.
“Ini adalah komitmen Pemprov Lampung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan menghapus beban biaya pendidikan, kami berharap siswa-siswa dari keluarga tidak mampu bisa tetap melanjutkan sekolah hingga tamat,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (12/5).
Program ini mencakup pembebasan biaya SPP dan pungutan sekolah lainnya, serta dukungan terhadap kebutuhan dasar belajar siswa, termasuk seragam dan perlengkapan sekolah di beberapa wilayah tertinggal.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, Pemprov menilai bahwa intervensi sektor pendidikan merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan IPM dalam jangka panjang.
Program ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026, dan ditargetkan dapat diperluas ke kabupaten/kota lainnya secara bertahap, seiring evaluasi dan ketersediaan anggaran.
Pemprov juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Investasi terbesar dalam pembangunan adalah pendidikan. Kami percaya, anak-anak Lampung yang berpendidikan akan membawa perubahan besar bagi masa depan daerah ini,” tutup Kepala Disdikbud.