Bandar Lampung – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Rabu, 30 Juli 2025. Dalam lawatan strategis ini, Menteri menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja migran, khususnya asal Lampung yang dikenal sebagai salah satu provinsi pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.
Agenda kunjungan dimulai pukul 09.45 WIB dengan penyambutan resmi di VIP Room Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan. Kehadiran Menteri disambut langsung oleh Gubernur Lampung beserta jajaran Pemprov, serta sejumlah pejabat dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan mitra kementerian.
Sorotan utama kunjungan ini adalah peluncuran Program Kelas Migran yang digelar pukul 10.30 WIB di Bagas Raya, Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BP2MI, menandai sinergi pusat-daerah dalam membangun sistem migrasi yang aman, legal, dan terencana.
Program Kelas Migran dirancang untuk membekali para calon pekerja migran dengan keterampilan teknis, pemahaman hukum ketenagakerjaan internasional, serta literasi keuangan dan budaya negara tujuan. Acara ini turut melibatkan forum vokasi yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama Universitas Lampung.
Menutup rangkaian kunjungan, Menteri Abdul Kadir menghadiri forum silaturahmi dan ramah tamah bersama Pemprov Lampung di Hotel Holiday Inn, Bukit Randu, Bandar Lampung pada pukul 19.00 WIB. Dalam forum tersebut, dibahas berbagai strategi peningkatan koordinasi lintas sektor, integrasi data pekerja migran, hingga penguatan peran pemerintah daerah dari fase pra-penempatan, penempatan, hingga reintegrasi sosial pasca-kepulangan.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, sekaligus menjadikan Lampung sebagai model kolaborasi daerah yang progresif dalam tata kelola migrasi tenaga kerja.