Jakarta, 21 Agustus 2025 – Aroma skandal kembali mengusik jagat politik tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mendadak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel.
Informasi ini dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK. Noel ditangkap pada Rabu malam hingga Kamis dini hari di Jakarta. Penangkapan itu diduga terkait transaksi mencurigakan yang menyeret lingkaran pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan.
“Benar, KPK mengamankan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam OTT,” ujar pimpinan KPK singkat.
Karier Politik Berliku
Immanuel Ebenezer bukan sosok asing di panggung politik nasional. Mantan Ketua Relawan Jokowi Mania itu pernah menjadi Komisaris Utama BUMN, hingga akhirnya berlabuh ke Partai Gerindra dan diangkat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Namun perjalanan politik yang penuh kontroversi itu kini terhenti seketika. OTT KPK membuat namanya kembali menjadi sorotan publik, kali ini dengan noda besar dugaan korupsi.
Respons Publik & Efek Politik
Publik kaget, mengingat Noel dikenal vokal dalam isu moralitas politik dan kerap tampil sebagai aktivis yang mengkritisi lawan politiknya. Ironisnya, kini dirinya justru terjerat operasi senyap lembaga antirasuah.
Jika dugaan ini terbukti, kasus Noel diprediksi akan menjadi badai politik besar bagi Kabinet Merah Putih. Pasalnya, posisinya sebagai Wamenaker strategis dan bersentuhan langsung dengan kepentingan jutaan pekerja Indonesia.
KPK sendiri belum merinci barang bukti maupun jumlah uang yang disita, dan status hukum Noel masih menunggu proses pemeriksaan intensif 1×24 jam.
Sinyal Bahaya
OTT terhadap pejabat setingkat Wakil Menteri kembali mengingatkan publik bahwa praktik korupsi bisa menyelinap di ruang kekuasaan mana pun. KPK seolah menegaskan, tak ada jabatan yang kebal dari jerat hukum.
Kini, bola panas ada di tangan Presiden Prabowo Subianto, apakah akan segera mencopot Noel demi menjaga integritas kabinet, atau menunggu proses hukum berjalan hingga tuntas.