Provinsi Lampung-Bintang Broadcast Media menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024–2025, persentase lulusan SMA yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi masih tergolong rendah, bahkan menempatkan Lampung di posisi ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia.
Dari sekitar 110.000 lulusan SMA setiap tahunnya, hanya 22,29 persen pada 2024 yang mampu menembus bangku perguruan tinggi. Angka ini justru mengalami penurunan pada 2025 menjadi 22,19 persen, atau setara dengan 12.601 siswa. Penurunan tipis ini mempertegas stagnasi akses pendidikan tinggi di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengakui kondisi ini sebagai tantangan besar yang harus segera direspons secara konkret dan terukur. “Data menunjukkan Lampung masih berada di urutan ke-35. Ini menjadi perhatian serius bagi kami untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh,” ujarnya dalam wawancara, Senin (11/8).
Merespons kondisi tersebut, Disdikbud Lampung mulai menggeser pendekatan kebijakan dari yang bersifat administratif menjadi intervensi langsung di level sekolah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan assessment awal bagi siswa di semua jenjang kelas, mulai dari X hingga XII.
Kebijakan ini tidak berhenti pada pemetaan kemampuan semata. Disdikbud juga mendorong pembentukan kelas prioritas di setiap tingkat, termasuk kelas khusus bagi siswa kelas XII yang akan difokuskan pada penguatan materi dan kesiapan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi.
“Setiap siswa akan dipetakan sejak dini berdasarkan rencana pasca kelulusan, apakah bekerja, kuliah, atau berwirausaha. Bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, akan diberikan pendampingan intensif dan pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan kompetensinya,” jelas Thomas.
Selain itu, program mentoring turut disiapkan dengan melibatkan tenaga ahli untuk membekali siswa menghadapi berbagai skema seleksi perguruan tinggi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan SMA di Lampung yang selama ini dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah lain.
Namun demikian, sejumlah pengamat pendidikan menilai bahwa persoalan rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi tidak semata disebabkan oleh faktor akademik. Keterbatasan ekonomi, akses informasi, serta minimnya motivasi dan dukungan lingkungan juga menjadi faktor krusial yang perlu ditangani secara lintas sektor.
Tanpa intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia di Lampung. Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya menghadirkan program, tetapi memastikan implementasi yang konsisten dan berdampak nyata di lapangan.(Roni)