Bandar Lampung —Bintang Broadcast Media Gelombang desakan terhadap pencopotan Kepala SMKN 6 Bandar Lampung, Hadi Suwarno, terus menguat. Hal itu menyusul munculnya dugaan penyimpangan anggaran sekolah yang kini menjadi sorotan masyarakat, wali murid, hingga pemerhati pendidikan di Lampung.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya temuan selisih anggaran pada pembayaran honor tenaga honorer dan biaya pemeliharaan sarana prasarana sekolah tahun anggaran 2025. Nilai selisih yang dipersoalkan mencapai puluhan juta rupiah dan dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Berdasarkan data yang beredar, realisasi pembayaran honor tahap I tahun 2025 tercatat sebesar Rp131.145.000. Namun, setelah dilakukan perhitungan estimasi kebutuhan berdasarkan jumlah tenaga honorer dan beban kerja, anggaran yang semestinya digunakan diperkirakan hanya sekitar Rp91.200.000. Dari angka tersebut muncul dugaan selisih sekitar Rp39.945.000 yang kini dipertanyakan publik.
Tak hanya itu, dugaan kejanggalan juga ditemukan pada anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Berdasarkan standar perhitungan biaya pemeliharaan bangunan negara, terdapat dugaan selisih sekitar Rp32.081.200 yang disebut belum memiliki rincian penggunaan yang jelas.
Kondisi itu memicu reaksi keras masyarakat. Sejumlah wali murid meminta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di SMKN 6 Bandar Lampung.
“Dana pendidikan adalah uang rakyat. Penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika benar ada penyimpangan, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Desakan pencopotan terhadap Hadi Suwarno pun mulai menggema di tengah publik. Masyarakat menilai langkah tegas diperlukan demi menjaga marwah dunia pendidikan dan mencegah hilangnya kepercayaan terhadap institusi sekolah negeri.
Sejumlah pemerhati pendidikan juga meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum turun melakukan investigasi mendalam agar polemik ini tidak berhenti sebatas isu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN 6 Bandar Lampung maupun Hadi Suwarno belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Publik kini menunggu sikap tegas pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan yang dinilai mencederai dunia pendidikan itu.(Red)