Lampung Barat –Bintang Broadcast Media Kebijakan pengalokasian anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menuai sorotan tajam dari masyarakat. Di tengah kondisi sejumlah ruas jalan yang dinilai rusak dan membutuhkan penanganan serius, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Barat diketahui mengalokasikan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp880.000.000 pada Tahun Anggaran 2026.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait skala prioritas penggunaan APBD. Pasalnya, hingga kini masyarakat di berbagai wilayah Lampung Barat masih mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak, berlubang, dan dinilai menghambat aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga.
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan kebijakan pengeluaran anggaran perjalanan dinas yang mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Jalan rusak masih banyak ditemukan di beberapa wilayah. Masyarakat tentu berharap anggaran daerah lebih difokuskan untuk kepentingan yang benar-benar dirasakan warga,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan juga mengarah pada transparansi penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut. Publik meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka mengenai rincian kegiatan, tujuan perjalanan dinas, hingga output dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran sebesar Rp880 juta tersebut.
Pengamat kebijakan publik menilai anggaran perjalanan dinas memang merupakan bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan. Namun, penggunaannya harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta mempertimbangkan kondisi riil kebutuhan daerah.
“Di tengah kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian serius, pemerintah daerah seharusnya lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Jangan sampai muncul kesan bahwa kepentingan birokrasi lebih diutamakan dibanding kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kritik terhadap belanja perjalanan dinas pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi perhatian publik secara nasional. Pemerintah pusat bahkan berkali-kali mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan tidak berlebihan, khususnya pada pos belanja yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kondisi jalan yang rusak juga dinilai berpotensi menghambat distribusi hasil pertanian, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, hingga memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran, sehingga pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik dapat menjadi prioritas utama dibanding pengeluaran yang dianggap kurang mendesak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Barat belum memberikan keterangan resmi terkait rincian dan urgensi penggunaan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp880 juta tersebut.
(Red)