TANGGAMUS — Arah kebijakan kesehatan masyarakat Kabupaten Tanggamus kembali menjadi sorotan. Persoalan pelayanan, keterbatasan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis hingga efektivitas anggaran mencuat dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Aliansi Tanggamus Memanggil (ATM) dengan tema “Mau Dibawa ke Mana Kesehatan Masyarakat Tanggamus?” di Aula Rumah Makan Savana, Kotaagung, Selasa (1/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, tenaga kesehatan, pengelola fasilitas kesehatan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat serta sejumlah UPT Puskesmas se-Kabupaten Tanggamus.
Hadir Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus dr. Herry Novrizal, M.M., CRP, Direktur Utama RSUD Batin Mangunang dr. Theresia Hutabarat, Ketua Komisi VI DPRD Tanggamus Fraksi Gerindra Romzi Edy, Kepala Dinas Sosial Tanggamus Drs. Hardasyah, M.M., Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Tanggamus David Erwin Gunawan, S.K.M., serta perwakilan organisasi kepemudaan, Puskesmas dan tokoh masyarakat.
Ketua ATM Dauri Ruansyah mengatakan, sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar sehingga arah kebijakannya harus dibahas secara terbuka.
“Forum ini menjadi ruang untuk mempertanyakan arah kebijakan kesehatan Tanggamus dan meminta pemerintah memberikan jawaban kepada masyarakat,” ujar Dauri.
Ia juga menyoroti masih adanya persoalan pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik.
“Masih banyak hak masyarakat yang belum terpenuhi, khususnya dalam pelayanan kesehatan,” katanya.
Dauri mengapresiasi komitmen Bupati Tanggamus terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Namun, menurutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui peningkatan pelayanan.
“Masyarakat masih mengeluhkan fasilitas yang terbatas serta kekurangan dokter spesialis, bidan dan perawat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Dinkes Dorong Pelayanan Lebih Proaktif
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus dr. Herry Novrizal mengatakan pemerintah daerah terus mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang tersedia, meski masih menghadapi keterbatasan fiskal dan SDM.
“Kita akan memaksimalkan fasilitas yang ada. Namun, kita juga memiliki keterbatasan,” jelas Herry.
Ia mengatakan arah pembenahan pelayanan kesehatan ke depan adalah mengubah pola dari reaktif menjadi proaktif.
“Layanan dasar dan rujukan harus diperkuat. Keterbatasan fiskal dan SDM menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Herry menegaskan kritik masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan program.
“Kita akan fokus pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Herry memaparkan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Tanggamus yang disebut telah mencapai 54 persen, melampaui target 46 persen.
“Capaian CKG kita sudah 54 persen, melampaui target 46 persen,” katanya.
Dinas Kesehatan menargetkan cakupan CKG terus meningkat hingga 80 persen.
Namun, pemeriksaan kesehatan harus diikuti dengan penanganan bagi warga yang terdeteksi memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke dan kanker.
“Tata laksana kita targetkan 100 persen. Jangan hanya diperiksa, tetapi harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Herry juga mengajak masyarakat memanfaatkan program CKG dengan mendatangi Puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini.
DPRD: Anggaran Harus Berbuah Pelayanan
Ketua Komisi VI DPRD Tanggamus Fraksi Gerindra Romzi Edy mengakui masih terdapat keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan.
“Kita membutuhkan pelayanan terbaik dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat,” kata Romzi.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Menurutnya, anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan.
“Anggaran kesehatan harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Romzi mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mencari akar persoalan serta melahirkan inovasi.
“ Mari kita rumuskan akar masalah dan wujudkan pelayanan kesehatan yang prima,” ujarnya.
Menunggu Pembuktian di Lapangan
FGD ATM menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap arah pembangunan kesehatan Tanggamus. Pemerintah memaparkan capaian program sekaligus keterbatasan yang dihadapi, sementara masyarakat dan legislatif menuntut perbaikan pelayanan secara nyata.
Keberhasilan kebijakan kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun capaian program. Ukuran utamanya adalah kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan, ketersediaan fasilitas, kecukupan tenaga kesehatan serta kecepatan penanganan.
Pertanyaan “Mau Dibawa ke Mana Kesehatan Masyarakat Tanggamus?” kini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan komitmennya.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan program di atas kertas, tetapi pelayanan kesehatan yang nyata, mudah diakses, berkualitas dan berkeadilan.
(Roni/Bintang Broadcast Media)