Jakarta – Bintang Broadcast Media
Di negeri yang katanya menjunjung tinggi supremasi hukum, ada satu babak baru yang membuat rakyat mengelus dada: mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, resmi mendapat abolisi langsung dari Istana. Bukan karena dia terbukti tak bersalah. Bukan pula karena pengadilan menemukan fakta baru yang membebaskannya. Tapi karena satu hal yang tidak dimiliki oleh jutaan rakyat miskin: akses ke kekuasaan.
Ya, abolisi. Sebuah kata indah yang jarang digunakan, tapi sangat berguna bagi yang berada dalam lingkar kekuasaan. Jika rakyat kecil mencuri beras karena lapar, hukum langsung mencengkeram. Tapi kalau pejabat tinggi mengizinkan impor ratusan ribu ton gula di tengah surplus nasional, hukum bisa direkayasa untuk memberi karpet merah.
Dalam narasi resmi dari Istana, keputusan ini adalah bagian dari “rekonsiliasi nasional”. Sebuah istilah yang tampaknya sudah kehilangan makna sejatinya. Rakyat bertanya-tanya, rekonsiliasi dengan siapa? Bangsa ini tidak sedang pecah, yang pecah justru logika keadilan.
Kasus Lembong mencuat ke publik sejak Oktober 2024, ketika ia dijerat Kejaksaan Agung karena memberikan izin impor kepada PT Anugrah Prima saat stok gula melimpah. Meski tak terbukti ada korupsi pribadi, proses pemberian izin dianggap cacat hukum. Prosedural, katanya. Tapi entah sejak kapan pelanggaran prosedural bisa dibayar lunas dengan surat abolisi.
Putusan pengadilan Mei 2025 menjatuhkan vonis bersalah, namun nyatanya itu hanya sebatas formalitas. Karena sekarang, ia bukan lagi narapidana. Ia adalah simbol bahwa hukum di negeri ini punya dua jalur: jalur reguler untuk rakyat jelata, dan jalur ekspres berstempel Istana untuk para elit.
Komentar publik pun mengalir deras. Sebagian besar menyuarakan kekecewaan, sebagian lagi merayakan dan menyalakan petugas pengadilan terutama mereka yang sejak awal berada di barisan pada pilpres kemarin. Tapi di tengah hiruk-pikuk suara netizen dan analis politik, satu komentar muncul menampar logika publik secara halus namun telak.
Rendi Hafiz Renaldy, aktivis muda dari Provinsi Lampung, dalam pernyataannya menyindir tajam:
“Kalau semua diakhiri abolisi, untuk apa ada pengadilan?”
“Kita bukan bicara hukum, kita bicara selera elit dan siapa yang punya kepentingan. Kalau suka, dibebasin. Kalau gak suka, dijeblosin. Apakah ini akan jadi satu-satunya? Tentu tidak. Ini baru episode pertama dari serial ‘Abolisi Menyambut 17 Agustus’. Jangan-jangan nanti bakal ada ‘Grasi Akhir Tahun’ dan ‘Remisi Akhir Jabatan’.”
Pernyataan ini bukan sekadar sindiran, tapi cermin buram dari realitas. Bahwa sistem hukum hari ini tak lagi bertumpu pada kebenaran, melainkan pada siapa yang punya relasi dengan penguasa. Bahwa keadilan bisa dinegosiasikan di ruang tertutup, dan pasal-pasal hukum bisa dilipat lalu disimpan di laci kekuasaan.
Bayangkan, seorang ibu di desa bisa dipenjara karena mencuri susu di toko untuk anaknya, namun seorang pejabat yang mengambil kebijakan berdampak nasional, cukup menerima surat dari istana dan bebas seperti tak pernah terjadi apa-apa. Apakah ini keadilan versi terbaru? Atau sudah waktunya kita bikin kamus hukum baru di mana “salah” dan “bebas” tergantung siapa temanmu?
Lebih menyakitkan lagi, semua ini dilakukan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI. Seolah-olah pesan yang ingin disampaikan adalah kemerdekaan hanya milik mereka yang dekat dengan elite.
Rakyat kecil? Tetap antre di pengadilan. Tetap menangis di ruang sidang. Tetap menggantung harapan pada hakim agar di vonis yang dengan hukuman besar.
Kini pertanyaannya:
Apakah ini satu-satunya abolisi? Atau ini hanyalah pemanasan menjelang rangkaian pengampunan kolektif bagi mereka yang berjasa menjaga kekuasaan?
Jika benar seperti yang dikatakan Rendi Hafiz Renaldy, maka bersiaplah kita menyaksikan.
Episode Grasi Akhir Tahun,
Episode Remisi Akhir Jabatan,
Dan mungkin, serial spesial: “Penyucian Dosa Politik Jilid 2025.”
Selamat datang di Negeri ini Negara hukum, katanya. Tapi hukum di sini seperti beli barang di pasar bisa dipilih, dinego, dan diubah sesuai selera.
Dan bagi mereka yang lapar akan keadilan, jangan lupa…
Cek dulu apakah Anda punya teman di istana?