Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipromosikan sebagai kebijakan penyelamat generasi. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, pelaksanaannya menyisakan banyak pertanyaan serius. Berikut 15 fakta krusial yang menunjukkan sisi gelap dan kelemahan mendasar MBG.
1. Anggaran Sangat Besar
MBG menyedot puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun, menjadikannya salah satu program sosial termahal, tanpa uji coba terbatas yang memadai.
2. Beban Utang Negara
Ruang fiskal yang sempit membuat pembiayaan MBG tak terpisah dari utang negara, artinya biaya hari ini ditanggung generasi mendatang.
3. Menggerus Anggaran Pendidikan
Sebagian dana MBG berasal dari realokasi anggaran pendidikan, sehingga dana sekolah, guru, dan fasilitas belajar ikut terpangkas.
4. Program Konsumtif, Bukan Solusi Struktural
MBG memberi makan hari ini, tetapi tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, dan kualitas pendidikan.
5. Skema SPPG Rawan Dikuasai Elit
SPPG dibentuk masif dan cepat, membuka ruang masuknya yayasan dan pengelola yang dekat dengan elite politik dan kekuasaan.
6. Indikasi Keterlibatan Parpol
Banyak SPPG dan mitra lapangan diisi orang-orang berafiliasi politik, menjadikan program sosial beraroma konsolidasi kekuasaan.
7. Ketimpangan Gaji SPPG dan Guru Honorer
Petugas dan pengelola SPPG bisa menerima penghasilan relatif layak dan stabil, sementara guru honorer tetap bergaji rendah, meski beban kerja pendidikan jauh lebih berat.
8. SPPG Diangkat Menjadi PPPK
Di sejumlah daerah, muncul praktik pengangkatan pengelola SPPG menjadi PPPK, sementara ribuan guru honorer bertahun-tahun mengabdi justru tertahan.
9. Ketidakadilan dalam Rekrutmen
Rekrutmen SPPG dinilai lebih cepat dan longgar dibanding seleksi guru, memicu kecemburuan dan rasa ketidakadilan di sektor pendidikan.
10. Data Penerima Rawan Fiktif
Program berbasis jumlah harian sangat rentan manipulasi data penerima, porsi makanan, dan laporan produksi.
11. Potensi Mark-Up Bahan Pangan
Pengadaan bahan makanan membuka peluang mark-up harga karena minim transparansi dan pengawasan publik.
12. Pembayaran Mitra Tidak Pasti
Banyak mitra dapur dan UMKM mengeluhkan keterlambatan pembayaran, bahkan hingga ratusan juta rupiah.
13. Kualitas Makanan Tidak Merata
Standar dapur dan distribusi berbeda-beda, membuat kualitas makanan tidak konsisten antar daerah.
14. Kasus Keracunan dan Risiko Kesehatan
Beberapa daerah mencatat kasus keracunan makanan, menunjukkan lemahnya pengawasan higienitas dan keamanan pangan.
15. Transparansi dan Akuntabilitas Lemah
Publik sulit mengakses data rinci soal anggaran, mitra, audit, dan evaluasi dampak MBG, membuat pengawasan sosial nyaris lumpuh.
maka wajar jika rakyat bertanya: apakah MBG benar untuk anak dan pendidikan, atau lebih untuk proyek kekuasaan dan citra politik?