Bandar Lampung – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan dana hibah kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menuai sorotan dari kalangan DPRD Provinsi Lampung. Sejumlah anggota dewan menyayangkan kebijakan tersebut karena dinilai perlu mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat yang masih mendesak.
Menurut anggota DPRD, anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi, setiap kebijakan penganggaran perlu mengedepankan skala prioritas dan asas kemanfaatan,” ujar salah seorang anggota DPRD Lampung.
Meski demikian, DPRD juga mengakui bahwa pemberian hibah kepada lembaga vertikal dimungkinkan sepanjang memiliki dasar hukum, memenuhi ketentuan perundang-undangan, serta bertujuan mendukung pelayanan kepada masyarakat.
DPRD berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pemberian hibah, besaran anggaran, serta tujuan penggunaannya agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kejaksaan Tinggi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait tanggapan atas sorotan tersebut.