TANGGAMUS —Bintang Broadcast Media Persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanggamus kembali menjadi sorotan publik. Aliansi Tanggamus Memanggil (ATM) melakukan audiensi dengan Bupati Tanggamus untuk menyampaikan aspirasi serta hasil kajian masyarakat terkait berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Direktur RSUD Batin Mangunang Kotaagung, serta Asisten I Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut Forum Group Discussion (FGD) ATM bertajuk “Mau Dibawa ke Mana Kesehatan Masyarakat Tanggamus?”. Forum sebelumnya membedah sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mulai dari pemerataan layanan, distribusi tenaga kesehatan, sarana-prasarana, obat-obatan, hingga tata kelola dan pengawasan anggaran.
Ketua ATM, Dauri Ruansyah, menegaskan audiensi tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Menurutnya, forum bersama pemerintah daerah harus menghasilkan langkah yang konkret, terukur, dan dapat dipantau masyarakat.
“Audiensi hari ini merupakan tindak lanjut dari FGD ATM dengan tema ‘Mau Dibawa ke Mana Kesehatan Masyarakat Tanggamus?’. Kami tidak ingin persoalan kesehatan berhenti pada diskusi dan seremonial. Kami ingin ada langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk menjawab persoalan kesehatan masyarakat sampai ke akar masalahnya,” ujar Dauri.
Pemerataan Layanan Menjadi Perhatian
ATM mendorong pemerintah daerah memastikan masyarakat di wilayah terpencil, pesisir, pegunungan, maupun kawasan dengan akses geografis sulit memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setara.
ATM menilai pembangunan kesehatan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Kesenjangan akses antara masyarakat yang tinggal di pusat pemerintahan dan warga di wilayah sulit dijangkau, menurut ATM, perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan kebijakan kesehatan daerah.
Distribusi Tenaga Kesehatan Harus Berbasis Kebutuhan
Selain akses pelayanan, ATM menyoroti ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan.
Dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya, hingga tenaga penunjang dinilai perlu ditempatkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan karakteristik wilayah.
“Masyarakat di wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Begitu juga dengan persoalan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan, kualitas pelayanan, sarana prasarana, obat-obatan, serta pengelolaan anggaran kesehatan yang harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Dauri.
Mutu Pelayanan dan Pengaduan Publik
ATM juga meminta peningkatan kualitas pelayanan pada seluruh fasilitas kesehatan di Tanggamus dilakukan secara berkelanjutan.
Aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan obat, sistem pelayanan, hingga mekanisme pengaduan masyarakat disebut perlu diperkuat.
Bagi ATM, pelayanan publik tidak cukup hanya tersedia. Pemerintah juga perlu memastikan layanan tersebut mudah diakses, responsif terhadap keluhan, serta memiliki mekanisme evaluasi dan pengawasan yang jelas.
Anggaran Kesehatan Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Sorotan lainnya menyangkut arah kebijakan anggaran dan prioritas program kesehatan.
ATM mendorong agar setiap program kesehatan memiliki target, indikator keberhasilan, manfaat yang terukur, serta mekanisme evaluasi.
Dengan demikian, anggaran kesehatan tidak hanya tercermin dalam banyaknya kegiatan administratif, tetapi dapat dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
ATM Dorong Penguatan Dewan Pengawas RSUD
Dalam audiensi tersebut, ATM turut mendorong pembentukan atau penguatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengawasan pelayanan rumah sakit.
Menurut ATM, keberadaan fungsi pengawasan yang kuat diperlukan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan mutu pelayanan.
Pengawasan publik juga dinilai penting agar berbagai persoalan pelayanan kesehatan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara terbuka.
Usulkan Satgas Kesehatan Lintas Sektor
ATM juga mengusulkan pembentukan Satgas Kesehatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta unsur masyarakat.
Satgas tersebut diharapkan tidak sekadar bekerja ketika persoalan mencuat, tetapi melakukan pemetaan secara berkala terhadap persoalan kesehatan di seluruh wilayah Tanggamus.
Mulai dari verifikasi lapangan, pemetaan masalah, identifikasi akar persoalan, penyusunan solusi, hingga pengawalan tindak lanjut.
“Kami mendorong Satgas ini tidak hanya bekerja ketika ada persoalan yang muncul, tetapi melakukan pemetaan secara menyeluruh. Kita harus berani membedah persoalan kesehatan sampai ke akar masalahnya, bukan hanya menyelesaikan gejalanya,” jelas Dauri.
Hasil FGD Diminta Tidak Berhenti di Meja Diskusi
ATM meminta hasil FGD “Mau Dibawa ke Mana Kesehatan Masyarakat Tanggamus?” diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memiliki tahapan pelaksanaan serta dapat dievaluasi bersama.
Dauri menegaskan masyarakat membutuhkan arah yang jelas mengenai tindak lanjut pemerintah terhadap berbagai persoalan kesehatan yang telah disampaikan.
“Kita ingin pembangunan kesehatan Tanggamus memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan. Hari ini kita berdiskusi, setelah ini harus ada tindak lanjut. Masyarakat berhak mengetahui apa yang akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya akan dievaluasi,” ungkapnya.
ATM menegaskan fungsi kontrol masyarakat bukan ditujukan untuk menghambat pemerintah daerah. Sebaliknya, pengawasan publik dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Audiensi dengan Bupati Tanggamus tersebut kini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana aspirasi yang disampaikan dapat diterjemahkan ke dalam langkah nyata.
Bagi ATM, persoalan kesehatan tidak cukup dijawab dengan program dan pernyataan. Dibutuhkan data, kebijakan yang tepat sasaran, pengawasan yang kuat, serta tindak lanjut yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari berapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang layak dan merasakan manfaatnya.
“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, bukan privilese segelintir orang.(Roni)