Jakarta – Angin perubahan mulai berhembus kencang dari barisan para purnawirawan TNI. Bukan untuk kembali ke medan tempur, melainkan ke panggung politik tempat di mana konstitusi seringkali hanya dianggap seperti lembaran kertas keramat yang bisa dilipat-lipat sesuai selera penguasa.
Sepertinya rencana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukanlah hasil tidur siang yang gelisah, melainkan sudah diseduh dan diminum sejak akhir 2024. Ya, bahkan sebelum rakyat sempat menghapal nama lengkap Wapres muda ini, para purnawirawan sudah menggagas agar dia tak berlama-lama duduk di singgasana kekuasaan.Artinya, bahkan sebelum pidato pelantikan Prabowo-Gibran selesai ditulis, aroma tak sedap sudah tercium dari dapur konstitusi.
Dalam sebuah forum yang dikemas seperti acara halal-bihalal namun berisi bom politik, ratusan purnawirawan dengan seragam yang kini tinggal di lemari dan bintang-bintang jasa yang tinggal kenangan mengajukan sebuah usulan ‘halus’ ganti Gibran.
Salah satunya strategi dengan mendesak MPR memakzulkan Wapres Gibran karena lahir dari proses hukum MK yang mereka anggap cacat serius.
Yang lebih menarik usulan ini bukan berasal dari segelintir orang kesepian yang kangen masa jaya. Dokumen yang tersebar menyebutkan ada 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel ikut menandatangani. Sepertinya Cukup untuk membentuk batalyon baru.
Yang menarik bukan hanya isunya, tapi siapa saja yang ikut menandatangani salah satunya Jenderal (Purn) Try Sutrisno. Sang Legenda tampaknya gerah melihatnya.
Kini rakyat menatap dengan satu pertanyaan.
apakah pemakzulan ini langkah menuju pemulihan demokrasi, atau hanya bagian dari skenario besar untuk menertibkan “anak-anak nakal” yang terlalu cepat naik kelas?
Yang lebih menggelitik adalah wacana ini muncul ketika isu lama kembali diangkat: dugaan ijazah palsu Jokowi. Seolah ada benang merah panjang yang baru ditarik perlahan sekarang. Drama ini makin lengkap dengan komentar nyinyir publik: “Apa ini sinetron politik baru? Telenovela kekuasaan, di mana aktornya terus berganti tapi sutradaranya tetap sama?”
Berada di posisi mana lelaki yang dulu menggandeng tangan Jokowi dalam simbol “rekonsiliasi politik” kini tampak berdiri di perempatan sejarah. Dulu seperti sekandung tak sedarah,namun kini entah akan berbuat apa . Ketika Gibran digiring ke palu pemakzulan, apakah Pak Presiden akan pasang badan? Atau memilih sikap diam dengan cara elegan.
Tapi jangan lupa, di republik ini semua pihak bisa jadi protagonis sekaligus antagonis tergantung siapa yang memegang mikrofon. Yang pasti, publik mulai jenuh bukan karena tak cinta demokrasi, tapi karena terlalu sering disuguhi akrobat hukum dan drama politik yang tak lucu lagi.
Satu hal yang jelas jika ini hanya permainan kekuasaan, maka rakyat sedang jadi penonton yang bayar tiket tapi tak pernah diajak mendapatkan paket.
Dalam negara di mana logika hukum bisa ditafsirkan seperti puisi bebas.