Jakarta-13 Mei 2025
Sebuah konferensi pers yang sarat keyakinan namun minim kesabaran digelar oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis pada Senin (12/5/2025), ditayangkan lewat kanal YouTube Refly Harun. Dalam acara itu, nama-nama yang telah lama berkibar di jagat tuduhan Dr Roy Suryo, Dr Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadillah SH, Dr Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani, dan Prof Egi Sudjana kembali bersuara. Kali ini, mereka menyatakan menolak hasil uji laboratorium forensik ijazah Presiden Joko Widodo yang bahkan… belum selesai.
“Begitu klien kami Dr Roy Suryo, Dr Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadillah SH, Dr Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani dan Prof Egi Sudjana dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi,” ujar Ahmad Khozinudin, sang Koordinator Nonlitigasi.
Ya, sungguh menarik. Ketika publik menanti hasil uji forensik, para tokoh ini justru lebih dahulu meramalkan konklusi bukan berdasarkan data, tapi firasat.
Khozinudin bahkan menyebutkan bahwa hasil uji forensik memiliki “tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi” dan “ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli.”
Sebuah dugaan yang begitu percaya diri, seolah hasil laboratorium adalah naskah drama yang sudah dibaca sebelum ditulis.
Lebih jauh, Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa aduan masyarakat bukanlah tindakan pro justicia, melainkan hanya pra pemeriksaan. Namun anehnya, dalam tahap yang katanya belum menyentuh substansi, ia sudah menyimpulkan motif penyelamatan dan kriminalisasi terhadap kliennya.
“Karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi, sekaligus legitimasi kriminalisasi terhadap klien kami,” tambahnya, menutup dengan nada penuh keyakinan, seolah seluruh proses hukum adalah panggung sandiwara belaka.
Sementara itu, publik pun tampaknya mulai bertanya-tanya: Apakah ijazah Jokowi ini lebih penting dari inflasi, harga sembako, atau masa depan pendidikan bangsa? Atau apakah ada pihak yang memang lebih nyaman tinggal di masa lalu menelusuri ijazah tahun 80-an dengan semangat yang bahkan tak terlihat saat membahas RUU strategis?
Dalam dunia di mana data dan verifikasi seharusnya berbicara, tampaknya ramalan dan praduga masih jadi andalan sebagian pihak. Dan seperti biasa, ironi terbesar adalah ketika yang belum diperiksa sudah dihukum, dan yang belum terbukti sudah dinyatakan bersalah tentu demi demokrasi, katanya.
Di belahan dunia lain, negara-negara tengah berpacu melawan waktu menghadapi tantangan global. Para ilmuwan di Eropa dan Amerika sibuk mencari solusi atas krisis iklim dan emisi karbon, menyusun regulasi ketat demi masa depan bumi yang layak huni. Di Asia Timur, pemerintah merancang kebijakan strategis demi transisi energi hijau dan ekonomi digital berkelanjutan.
NASA dan SpaceX bahkan sudah membahas skenario hidup di Mars. Dunia sedang menatap bintang, sementara sebagian tokoh kita masih terjebak di selembar kertas dari masa lalu ijazah yang katanya palsu, tapi tak kunjung terbukti.
Ironisnya, ketika negara-negara tetangga fokus pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, dan mengurangi ketimpangan ekonomi, sebagian elite intelektual di negeri ini lebih tertarik menjadi “detektif dokumen” yang tak diundang. Bukannya memperkaya publik dengan pemikiran strategis, mereka justru menawarkan debat font, jenis tinta, dan tahun kelulusan.
Publik pun barangkali layak bertanya: Apakah ini wajah intelektualisme hari ini bukan untuk menjawab tantangan zaman, tapi untuk meributkan kertas yang bahkan arsip kampus sendiri anggap tidak sah?
Mungkin benar kata pepatah lama ketika dunia berlari, ada yang sibuk menggali lubang bukan untuk menanam, tapi untuk menjebak siapa saja yang mereka tak suka.