Lampung — Indonesia dikenal sebagai bangsa besar yang sudah melalui perjalanan sejarah panjang dari masa kerajaan, penjajahan kolonial, hingga akhirnya meraih kemerdekaan. Namun di balik perayaan itu, ada benang merah yang seakan tak pernah putus rakyat selalu menjadi korban eksploitasi, hanya aktor dan bentuknya saja yang berubah.
Pada abad ke-19, sistem Cultuurstelsel atau tanam paksa menjadi mimpi buruk bagi rakyat Nusantara. Mereka dipaksa menanam tanaman ekspor untuk kepentingan kolonial, sementara hasil pangan sendiri terabaikan. Laporan sejarah menyebutkan jutaan jiwa rakyat menderita kelaparan demi keuntungan segelintir pejabat VOC dan pemerintah kolonial.
Bukan hanya penjajah asing yang memeras rakyat. Sejumlah pejabat lokal juga ikut menjadi perpanjangan tangan, memungut upeti, memanipulasi hasil panen, dan memperkaya diri sendiri. Dengan kata lain, cikal-bakal korupsi di negeri ini lahir bukan semata karena Belanda, tetapi karena kolaborasi mental serakah di kalangan elit pribumi.
Setelah proklamasi 1945, bangsa Indonesia memang berhasil mengusir penjajah secara fisik. Namun warisan mental kolonial tidak serta-merta hilang. Sistem birokrasi yang berbelit, budaya pungutan liar, hingga praktik politik transaksional terus berakar.
Sejarah mencatat, dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, rakyat masih berkali-kali diperas hanya berganti bendera dan wajah pelaku.
Guru Gembul, seorang aktivis pemikiran kritis, pernah menyindir ,
“Penjajah Belanda sudah pergi, tapi warisan mental kolonial masih hidup: pungli, korupsi, dan gaya hidup elit yang menghisap rakyatnya sendiri.”
Reformasi 1998 sempat membangkitkan harapan. Transparansi, demokrasi, dan keadilan sosial dijanjikan sebagai era baru. Namun kenyataannya, korupsi justru semakin terstruktur, sistematis, dan masif.
Skandal demi skandal mencuat dari kasus BLBI, korupsi bansos, hingga proyek infrastruktur penuh permainan anggaran. Rakyat melihat realitas pahit bahwa elit di atas tetap kenyang, rakyat di bawah tetap kelaparan.
Kini, paradoks itu mencapai babak terbaru. Gaji pokok dan tunjangan anggota DPR Indonesia mencapai USD 5.300–6.600 per bulan (Rp 80–100 juta), sementara rata-rata UMR rakyat hanya sekitar USD 340 (Rp 5 jutaan). Itu berarti jurang antara rakyat dan wakilnya mencapai 16 hingga 20 kali lipat.
Bandingkan dengan negara lain:
Amerika Serikat: 3,6 kali,
Jerman: 2,4 kali,
Singapura: 2 kali,
Malaysia: 2,3 kali.
Indonesia justru menjadi juara dalam jurang kesejahteraan antara elit dan rakyatnya dengan GAP yang terlalu jauh.
Lebih getir lagi sejumlah anggota DPR sempat mengeluh bahwa gaji mereka tidak cukup, bahkan ada yang mengaku nombok untuk biaya hidup. Sebuah kontradiksi besar ketika jutaan rakyat bertahan hidup dengan gaji di bawah Rp 4 juta, sementara pejabat mengeluh susah dengan gaji miliaran setahun.
Publik pun semakin sinis. Mereka menyebut DPR bukan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Perwakilan Rekreasi, Mewakili kesenangan,Mewakili euforia politik,Mewakili gaya hidup branded.
Rakyat mengencangkan ikat pinggang demi makan sehari-hari, sementara wakilnya mengencangkan ikat pinggang dengan brand Gucci. Rakyat antre minyak goreng bersubsidi, sementara elit sibuk belanja jam tangan Alexander Christie.
Jika benar DPR merasa hidupnya nombok dengan gaji miliaran setahun, bagaimana nasib rakyat yang setiap hari nombok hanya untuk sekadar bertahan hidup?
Maka jelaslah, penjajahan di Indonesia tidak pernah benar-benar berakhir. Dulu penjajahnya Belanda dengan tanam paksa, kini penjajahnya adalah elit politik yang hidup dari pajak rakyat.
Bentuknya berubah, tetapi substansinya sama rakyat tetap jadi korban, elit tetap berpesta.
Indonesia memang merdeka secara politik. Tetapi secara sosial-ekonomi, rakyat masih dijajah oleh mereka yang seharusnya menjadi wakilnya.
Penulis: Raandi Hafiz.R