BANDAR LAMPUNG — Bintang Broadcast Media- Persoalan kewajiban pembayaran pada sektor kesehatan di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Nilai yang disebut mencapai Rp17,23 miliar tersebut dikaitkan dengan kontribusi Dinas Kesehatan (Dinkes) terhadap utang daerah Tahun Anggaran 2023 yang dalam materi publikasi disebut mencapai Rp20,27 miliar.
Informasi tersebut menjadi perhatian setelah beredar materi yang memuat sejumlah rincian kewajiban, di antaranya utang iuran BPJS sebesar Rp5,7 miliar, tunggakan P2KM RS/Puskesmas Rp2,2 miliar, serta pos penyimpanan dana BOK Rp28,1 miliar.
Namun, angka dan rincian tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati karena belum seluruhnya dapat diverifikasi melalui dokumen resmi yang tersedia untuk publik. Data resmi fiskal Lampung yang dapat ditelusuri memang menunjukkan Kota Bandar Lampung memiliki struktur belanja dan pembiayaan daerah yang cukup besar, tetapi sumber tersebut belum mengonfirmasi secara spesifik angka Rp17,23 miliar sebagaimana tercantum dalam materi yang beredar. �
Scribd
Klaim “Semua Sudah Terbayar” Dipertanyakan
Materi tersebut juga menampilkan pernyataan yang dikaitkan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, yang menyebut bahwa dirinya baru dilantik pada Juli 2025 dan mengaku belum memahami persoalan yang disebut berkaitan dengan kegiatan tahun 2023 dan 2024.
Pernyataan lain dalam materi menyebut bahwa untuk kegiatan yang terutang pada 2023 dan 2024, pembayaran disebut telah diselesaikan.
Perbedaan informasi inilah yang menjadi titik penting untuk diklarifikasi secara terbuka. Apabila benar terdapat kewajiban sebesar Rp17,23 miliar, publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai asal kewajiban, periode terjadinya, pihak yang menjadi penerima pembayaran, status pembayaran, serta sumber anggaran yang digunakan untuk menyelesaikannya.
Sebaliknya, apabila seluruh kewajiban tersebut memang telah diselesaikan, maka dokumen pembayaran dan laporan keuangan resmi dapat menjadi dasar untuk menjelaskan duduk persoalan secara terang.
Bukan Sekadar Angka, Transparansi Menjadi Kunci
Persoalan ini bukan semata mengenai besaran rupiah. Yang lebih penting adalah memastikan bagaimana kewajiban tersebut muncul dalam administrasi pemerintahan daerah dan bagaimana proses penyelesaiannya dilakukan.
Dokumen resmi seperti LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, maupun dokumen pertanggungjawaban APBD menjadi instrumen penting untuk menguji informasi yang beredar.
Kajian Fiskal Regional Lampung 2023 yang bersumber dari data pemerintah daerah mencatat bahwa realisasi pendapatan dan belanja Kota Bandar Lampung memiliki skala yang signifikan dalam struktur fiskal regional Lampung. �
Scribd
Karena itu, setiap informasi mengenai kewajiban pemerintah daerah semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen keuangan yang sah, bukan hanya berdasarkan materi grafis atau pernyataan sepihak.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Di tengah perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran kesehatan, klarifikasi resmi dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta instansi terkait menjadi penting.
Penjelasan tersebut setidaknya perlu menjawab:
Apakah benar terdapat kewajiban sebesar Rp17,23 miliar?
Dari mana angka tersebut berasal dan untuk periode tahun anggaran berapa?
Apa rincian kewajiban yang membentuk angka tersebut?
Apakah seluruh kewajiban telah dibayarkan?
Jika sudah dibayar, kapan pembayaran dilakukan dan menggunakan sumber anggaran apa?
Bagaimana posisi kewajiban tersebut dalam laporan keuangan resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung?
Dengan demikian, polemik tidak berkembang menjadi sekadar perdebatan angka, melainkan dapat diuji berdasarkan dokumen, data, dan pertanggungjawaban keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bintang Broadcast Media (BBM) akan terus mengedepankan asas keberimbangan dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait dalam setiap perkembangan informasi mengenai persoalan tersebut.(Red)