BINTANG BROADCAST MEDIA | BANDAR LAMPUNG — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Bandar Lampung yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius. Hasil inspeksi mendadak (sidak) Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkap sejumlah kendala pelayanan yang diduga memperlambat proses pengisian bahan bakar minyak (BBM).
Peninjauan dilakukan pada Jumat (9/10/2026) di SPBU CoDo Bypass Raya dan Rajabasa Raya, Kota Bandar Lampung, dengan melibatkan BPH Migas dan Pertamina. Dari hasil pemeriksaan lapangan, keterbatasan jumlah operator serta pemeriksaan QR Code yang baru dilakukan saat kendaraan berada di area pengisian menjadi sejumlah persoalan yang disoroti.
Dalam dialog langsung dengan para sopir, rombongan memperoleh keterangan bahwa waktu tunggu antrean berkisar satu hingga tiga jam, bahkan ada pengemudi yang mengaku harus menunggu hingga lima jam. Sebagian sopir menyebut telah mengantre sejak pukul 05.30 WIB.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean tidak semata-mata berkaitan dengan tingginya kebutuhan solar bersubsidi. Efektivitas sistem pelayanan di SPBU juga menjadi faktor yang perlu dievaluasi agar distribusi BBM kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tertib dan efisien.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pengisian solar sebanyak 40 hingga 45 liter semestinya dapat diselesaikan sekitar lima menit apabila proses pelayanan berjalan efektif. Namun, hasil pengecekan di dua SPBU menunjukkan waktu pelayanan mencapai 10 hingga 20 menit untuk setiap kendaraan.
Putri menyoroti keterbatasan operator yang harus melayani beberapa kendaraan sekaligus. Menurutnya, kondisi tersebut membuat operator harus berpindah-pindah dari satu titik pengisian ke titik lainnya sehingga memperpanjang waktu pelayanan.
Selain itu, mekanisme pemeriksaan QR Code juga menjadi perhatian. Pemeriksaan yang dilakukan ketika kendaraan sudah berada di depan tempat pengisian dinilai berpotensi memperlambat arus kendaraan dan menambah panjang antrean.
Sebagai langkah perbaikan, Putri menyarankan agar verifikasi QR Code dilakukan sebelum kendaraan memasuki area pengisian. Dengan demikian, kendaraan yang telah memenuhi persyaratan dapat langsung menjalani proses pengisian tanpa menambah waktu tunggu akibat pemeriksaan administrasi di titik layanan.
Ia juga menyampaikan telah memberikan masukan kepada Pertamina Patra Niaga agar mengevaluasi efektivitas pelayanan serta meningkatkan sosialisasi kepada para mitra pengelola SPBU.
Temuan dalam sidak tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk menelusuri penyebab antrean panjang sekaligus memperbaiki mekanisme pelayanan solar bersubsidi di Bandar Lampung.
Perbaikan jumlah dan pola kerja operator, penataan proses verifikasi QR Code, serta pengawasan distribusi BBM perlu menjadi perhatian agar pelayanan berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
Masyarakat, khususnya para sopir yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kendaraan angkutan, membutuhkan kepastian pelayanan yang tertib dan tidak menyita waktu secara berlebihan.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada peninjauan lapangan dan pemberian masukan, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak terkait. Dengan pembenahan sistem pelayanan dan pengawasan yang konsisten, antrean panjang di SPBU diharapkan dapat dikurangi tanpa mengganggu ketepatan sasaran penyaluran solar bersubsidi.
BINTANG BROADCAST MEDIA
Lugas, Aktual dan Terpercaya.(Red)